Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Pol.Tiro Karnavian berharap ada anggota Polri yang lolos menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK memiliki sejarah panjang bersama Polri. Ia menyebut Polri turut membesarkan KPK melalui para anggotanya yang ikut menjadi komisioner.
Selain itu, kata dia, dengan komisioner yang berasal dari Polri tentunya akan memberi nilai tambah karena kerja sama dengan kepolisian akan lebih mudah.
"Mulai dari Pak Taufiqurahman, Pak Bibit Samad, sekarang Bu Basaria," kata Kapolri usai acara wisuda di Akademi Kepolisian Semarang, Jumat (5/7/2019).
Tito juga mengungkapkan tentang lebih dari 100 personel Polri yang sudah selesai menjalankan tugas di KPK dengan baik dan meletakkan fondasi bagi lembaga anti rasuah tersebut.
Baca Juga: Tarif Baru Ojol Diterapkan di 41 Kota, Segini Besarannya
"Tidak ada salahnya anggota Polri jadi komisioner KPK," tambahnya.
Ia berharap seleksi calon pimpinan KPK dapat berjalan dengan sehat dan menghasilkan komisioner yang bagus.
Sebanyak 384 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan jumlah itu tercatat sampai, Kamis (4/7/2019) pukul 23.59 WIB.
Selanjutnya, pansel KPK akan mulai melakukan seleksi administrasi pada hari ini. Sedangkan hasilnya bakal diumumkan pada 11 Juli mendatang. Setelah itu, kata Hendardi, pansel KPK akan memasuki tahap meminta pendapat publik.
"Sampai jam 23.59 tadi malam, batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang," kata anggota Pansel KPK, Hendardi, di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Baca Juga: Kisah Kesabaran 28 Tahun Tri Darini, Tukang Kerupuk yang Berhaji Tahun Ini
Peserta yang lolos tahap uji publik ini akan melaksanakan tes selanutnya, yaitu tahap wawancara. Proses tersebut diproyeksikan berlansung pada September. Setelah itu, pansel akan mengeliminasi peserta menjadi 10 nama dan memberikannya kepada presiden untuk disaring.
Hendardi mengaku, pihaknya belum melakukan verifikasi penggolongan profesi dan lainnya yang mendaftar sebagai capim KPK.
"Kami belum melakukan verifikasi dari profesi mana saja yang mendaftar sebagai Capim KPK," kata Ketua Setara Institute ini.
Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah profesi yang mendaftar antara lain pengacara, dosen, pegawai swasta, pegawai BUMN, pengusaha, jaksa maupun hakim, anggota TNI atau Polri, auditor, hingga komisioner dan pegawai KPK.
Pansel KPK pun akan menyeleksi pendaftar calon pimpinan KPK dengan sejumlah kriteria kapabilitas yang mumpuni.
"Dia harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Setelah itu harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang procurement, pengadaan dan yang terpenting diperlukan komponen yang paham betul mengenai organisasi internal KPK, jadi memahami manajerial organisasi," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih.
Yenti menjelaskan seorang calon pimpinan KPK juga harus memiliki kondisi psikologis yang kuat dari tekanan dan memiliki kebijaksanaan. Pimpinan KPK, ujar Yenti, juga perlu memahami arah pembangunan ekonomi negara.
Menurut Yenti, pimpinan KPK perlu memahami pemberantasan korupsi bukan hanya dari penindakan tetapi juga sisi pencegahan.
