Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo memberi sinyal bahwa partainya akan konsisten memilih jalur oposisi, menyusul pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani yang menyatakan ada peluang satu partai untuk gabung Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Namun Drajad menilai, peluang masuk ke KIK bukan diperuntukan untuk PAN. Karena menurutnya, PAN tidak diharapkan bergabung ke koalisi tersebut.
"Jadi memang PAN harus konsisten di luar pemerintahan. Lagi pula, menjadi oposisi itu tidak berarti harus bermusuhan dengan teman-teman di parpol KIK kok. Tidak berarti silaturrahim jadi putus. Komunikasi bisa tetap jalan terus," kata Drajad saat dihubungi, Jumat (5/7/2019).
Sikap PAN yang akan memilih sebagai oposisi juga bertujuan untuk memainkan peranan penting check and balance dalam pemerintahan. Drajad yakin, baik konstituen maupun yang bukan akan menghargai sikap PAN yang konsisten beroposisi.
Baca Juga: PPP Buka Peluang Satu Partai Oposisi Gabung Koalisi, Nasdem Terserah Jokowi
"Politik zig-zag itu memalukan. Lebih baik, kita berpolitik adu ide kebijakan. Serta, konsisten menjaga kata Amanat di dalam nama PAN," kata Drajad.
Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan partai untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Namun penambahan tersebut bersifat terbatas, dana hanya diperuntukan untuk satu partai di luar koalisi.
Tetapi, kemungkinan ada partai pendukung Prabowo - Sandiaga yang ikut dalam koalisi pemerintah belum dapat dipastikan lantaran belum ada pembahasan dan pertemuan lanjut antar partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Kalau perlu nambah kemudian sudah disepakati nambahnya, siapa yang akan diajak, karena tentu tidak semua bisa masuk. Checks and balances-nya tidak jalan kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sebenarnya, kondisi Koalisi Indonesia Kerja sudah dirasa cukup dengan kepemilikan suara mayoritas dalam parlemen sebasar 60,7 persen. Hanya saja, kata Arsul, besaran suara yang dimiliki harus dihitung kembali apakah nantinya dapat kuat mendukung pemerintahan untuk lima tahun ke depan atau tidak.
Baca Juga: Isu Oposisi Gabung ke Kabinet, Nasdem: Tak Ada Ajakan dari Presiden
Maka dari itu, menurut Arsul perlu adanya pertimbangan perlu tidaknya meraup sebagian suara gabungan partai di luar koalisi yang berjumlah total 39,5 persen dengan menggandeng satu partai di antara Gerindra, PKS, PAN, atau Demokrat.
"Kira kira yang penting gini loh, jadi kalau nambah satu (partai) mungkin sudah 70 persen atau bahkan 75, kalau nambahnya banyak kan siapa yang melakukan fungsi check and balances di parlemen. Kan tidak bagus juga untuk demokrasi kita," kata Arsul.
