Infografis
Suara.com - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan partai untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Namun penambahan tersebut bersifat terbatas, dana hanya diperuntukan untuk satu partai di luar koalisi.
Tetapi, kemungkinan ada partai pendukung Prabowo - Sandiaga yang ikut dalam koalisi pemerintah belum dapat dipastikan lantaran belum ada pembahasan dan pertemuan lanjut antar partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Kalau perlu nambah kemudian sudah disepakati nambahnya, siapa yang akan diajak, karena tentu tidak semua bisa masuk. Checks and balances-nya tidak jalan kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sebenarnya, kondisi Koalisi Indonesia Kerja sudah dirasa cukup dengan kepemilikan suara mayoritas dalam parlemen sebasar 60,7 persen. Hanya saja, kata Arsul, besaran suara yang dimiliki harus dihitung kembali apakah nantinya dapat kuat mendukung pemerintahan untuk lima tahun ke depan atau tidak.
Baca Juga: Wapres JK Sebut Koalisi Jokowi Sudah Aman di Parlemen
Maka dari itu, menurut Arsul perlu adanya pertimbangan perlu tidaknya meraup sebagian suara gabungan partai di luar koalisi yang berjumlah total 39,5 persen dengan menggandeng satu partai di antara Gerindra, PKS, PAN, atau Demokrat.
"Kira kira yang penting gini loh, jadi kalau nambah satu (partai) mungkin sudah 70 persen atau bahkan 75, kalau nambahnya banyak kan siapa yang melakukan fungsi check and balances di parlemen. Kan tidak bagus juga untuk demokrasi kita," kata Arsul.
"Jadi saya tidak ingin mengatakan pasti nambahnya itu belum. Tapi PPP posisinya kalaupun nambah menurut hemat PPP satu (partai). Tapi kalau di Koalisi Indonesia Kerja cukup gak usah nambah ya kita menghormati," sambungnya.
Terkait keinginan PPP tersebut, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang sama-sama berada dalam Koalisi Indonesia Kerja memberi tanggapan. Menurutnya, semua keinginan partai pendukung harus diserahkan lagi kepada kesepakatan bersama dengan Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Setiap parpol punya sikap ya. Tapi di Koalisi Indonesia Kerja kami sangat solid dan meyakini keputusan akhir itu ada di Pak Jokowi. Kalau sikap masing-masing kami punya sikap agar di samping kabinet produktif diisi tokoh-tokoh profesional, pemerintahan juga membutuhkan oposisi konstruktif," tutur Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Baca Juga: Partai Demokrat di Ambang Pilihan, Mau Koalisi Jokowi atau Oposisi?
