Isu Oposisi Gabung ke Kabinet, Nasdem: Tak Ada Ajakan dari Presiden

Kamis, 04 Juli 2019 | 14:42 WIB
Isu Oposisi Gabung ke Kabinet, Nasdem: Tak Ada Ajakan dari Presiden
Wakil Ketua TKN Jokowi - Maruf Amin, Johnny G Plate. (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf memastikan bahwa tidak ada ajakan kepada para partai di luar Koalisi Indonesia Kerja untuk bergabung dalam pemerintahan.

Pernyataan itu dipertegas oleh Wakil Ketua Umum Johnny G Plate. Dia mengklaim tidak ada ajakan langsung dari Joko Widodo selaku presiden terpilih.

"Belum ada. Tidak ada ajakan dari Presiden. Yang diajak Presiden adalah membangun negara bersama-sama," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Seakan mengisyaratkan menolak penambahan partai untuk bergabung dalam koalisi, Johnny menilai, posisi partai oposisi harus tetap ada dalam sebuah pemerintahan.

Baca Juga: Nasdem Minta Jatah 11 Menteri, PDIP: Tak Perlu Ada Klaim Seperti Itu

"Pak Jokowi sudah tahu kok apa pendapat partai koalisi. Kami ingin menjaga demokrasi yang sehat, tidak mesti semuanya dalam kabinet. Ada juga yang di luar kabinet untuk menjadi penyeimbang dan oposisi konstruktif," kata Johnny.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua TKN Arsul Sani yang mengatakan belum ada ajakan untuk partai-partai pendukung Prabowo - Sandiaga pada Pilpres 2019 untuk bergabung.

"Bagaimana ngajak - ngajak, wong Koalisi Indonesia Kerjanya aja belum ketemu kok. Kami belum bertemu, barangkali nanti setelah nanti semua sengketa Pileg di MK selesai kita baru bertemu," ujar Arsul.

Namun Arsul berujar bahwa tidak menutup kemungkinan jika akan ada penambahan partai dalam Koalisi Indonesia Kerja. Hanya saja, lanjut Arsul, tidak semua partai di luar koalisi dapat bergabung.

Mengingat, keberadaan oposisi diperlukan guna menjalankan fungsi check and balances. Apalagi, suara partai Koalisi Indonesia Kerja di parlemen dinilai sudah cukup, yakni 60,7 persen.

Baca Juga: Mardani Buat #KamiOposisi, Nasdem: Tidak Penting!

"Yang harus dibahas, apakah kursi 60,7 persen itu dianggap sudah cukup apa belum. Kalau cukup berarti tidak nambah, kalau belum cukup untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan mungkin bisa nambah satu (partai) kira-kira," kata Arsul.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI