Infografis
Suara.com - Partai Gerindra yang berada di bawah komando Ketua Umum Prabowo Subianto memberikan sinyal akan mengisi jabatan menteri dalam koalisi pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin.
Sinyal tersebut dibagikan melalui akun Twitter resmi Partai Gerindra @gerindra. Awalnya, sang admin mengomentari tudingan dari para pendukung yang menyebut agenda rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Jokowi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap pendukung.
"Partai koalisi 01 tidak mungkin memberikan jabatan penting untuk kubu oposisi. Bila seperti itu kondisi bangsa kita yang selama ini salah arah terutama di bidang ekonomi akan tetap terjadi layaknya periode lalu, kebijakan yang tidak pro rakyat akan tetap terjadi, kebocoran, dll," kata akun @gerindra seperti dikutip Suara.com, Kamis (4/7/2019).
Cuitan tersebut dikomentari oleh seorang warganet dengan akun @tulusshartono. Ia menyebut bila kursi menteri diisi oleh Gerindra sekalipun akan percuma lantaran kebijakan sentral dari presiden.
Baca Juga: Bahas Tugas Wapres, Ma'ruf Amin Temui Jusuf Kalla Hari Ini
"Paham soal kepemimpinan gak. Walau dikasih jabatan penting kalau kebijakan dari presidennya tidak mendukung ya percuma. Itu makanya pak Prabowo berjuang ikut nyapres supaya bisa memperbaiki negeri ini. Admin gak lihat apa kebijakan petahana yang sudah dijalankan periode pertama," balas warganet.
Tak lama berselang, sang admin @gerindra membalasnyaa. Ia menyebut kemungkinan adanya kader Gerindra yang akan mengisi jabatan strategis dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
"Intinya jika memang ada pihak kita berada disana bukan hanya sebagai formalitas pengisi jabatan, tetapi juga membawa visi-misi kesejahteraan rakyat Prabowo-Sandi," ungkapnya.
Cuitan tersebut mengundang reaksi kemarahan dari para pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mereka tetap meminta agar Gerindra tetap teguh menjadi oposisi dan tidak ikut masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Sahal: Prabowo di Dalam Dijadikan Pemimpin Umat, di Luar Kena Blacklist
