Infografis
Suara.com - Partai Demokrat enggan menanggapi lebih lanjut soal pernyataan Hengky Luntungan melalui DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat yang mengkritik kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai, apapun yang dikatakan forum tersebut seolah percuma, lantaran tidak memiliki hak suara. Adapun yang memiliki hak suara dalam kepartaian berdasarkan AD/ART yakni DPD hingga DPC.
"Ya kami sudah mendengar itu dan saya harus menyatakan mereka ini orang-orang tak punya hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Pak SBY. Mereka ini menggunakan dan memperalat nama Forum Pendiri partai sementara di mana-mana pendiri partai itu tak punya hak suara," kata Ferdinand saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).
Ferdinand mewakili Demokrat berujar bahwa partainya sudah tidak mau menanggapi hal-hal seperti yang dinyatakan oleh forum pendiri tersebut.
Baca Juga: Minta Kongres Dipercepat, Deklarator Demokrat: SBY Jalankan Politik Dinasti
"Bagi kami di DPP Partai Demokrat sebetulnya tidak ingin menanggapi kelompok ini yang kami kategorikan sebagai kelompok tak tau diri, kelompok yang tak paham aturan dan kelompok yang hanya sedang memanfaatkan situasi untuk mencoba eksis dikancah politik.
Dikatakan Ferdinand, ke depannya Demokrat akan menindaklanjut para tokoh yang berada dalam forum pendiri itu melalui mekanisme yang ada pada Demokrat.
"Mereka lupa bahwa bahwa mereka bukan siapa-siapa dan tidak punya hak suara. Istilahnya mereka ini hanya kelompok yang sedang caper saja. Tak perlu ditanggapi serius, nanti mekanisme partai akan berjalan untuk memproses mereka ini secara aturan," tandasnya.
Sebelumya, pendiri sekaligus deklarator Partai Demokrat Hengky Luntungan mengungkapkan kondisi partai berlambang Mercy di bawah kepemimpinan SBY. Ia menilai, SBY telah membawa Demokrat ke arah partai dengan politik dinasti.
Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Hengki melalui DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat meminta pelaksanaan kongres dipercepat September 2019.
Baca Juga: Politikus Demokrat: Kunjungan Cak Imin Bisa Membuat SBY Sedikit Tersenyum
Permainan politik dinasti oleh SBY, kata Hengki, lantaran SBY telah melanggar beberapa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) yang tertuang pada Kongres Bali 2013 dan Kongres Surabaya 2010.
