Infografis
Suara.com - Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Mereka memberikan ucapan selamat langsung ke Jokowi yang terpilih kembali sebagai Presiden pereiode 2019 - 2024 bersama Wapres Maruf Amin.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, dalam pertemuan ini hadir Ketua DPD PKB dari berbagai daerah di Indonesia.
"Pertama bersyukur atas kemenangan 01, kedua mengucapkan selamat kepada beliau secara langsung karena teman-teman inilah yang selama ini bekerja total di masing-masing daerahnya untuk pemenangan pasangan Pak Jokowi dan Jokowi di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (2/7/2019).
"Sehingga teman-teman ini merasa pekerjaannya sudah tuntas dan mengucapkan selamat kepada Pak Presiden," lanjut Muhaimin.
Baca Juga: Cak Imin Berharap PKB Dapat Jatah 10 Menteri
Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu ditemani para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) termasuk juga menteri dalam Kabinet Kerja asal PKB yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Cak Imin mengklaim dalam pertemuan ini PKB tidak akan membicarakan soal nama-nama menteri.
"Kabinet kalau seramai ini tidak mungkin, kabinet pasti empat mata sama saya, kalau seramai ini enggak akan dibahas. Beliau bilang nanti akan ada pembicaraan sekitar pertengahan Juli," ungkap Muhaimin.
Selain itu, Cak Imin mengklaim pihaknya tidak dalam posisi meminta nama-nama menteri.
"Jadi begini, kami sedang mengajukan sebuah pemikiran bahwa tidak ada lagi kabinet partai ini partai itu, semua usulan ditampung, begitu sudah masuk semua di jajaran kabinet adalah menteri kita semua, sehingga sejak awal konsepnya ketika menjadi anggota kabinet maka saling menopang tidak lagi wakil ini wakil itu, jadi semua sama," ucap Muhaimin.
Baca Juga: Politikus Golkar: Kemenangan PDIP dan PKB Karena Jokowi
Meski begitu, Muhaimin mengaku bahwa PKB juga layak mendapat jatah kursi menteri dalam kabinet.
