Infografis
Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegur Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengenai permintaan rekonsiliasi untuk membebaskan pendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ditahan selama Pemilu 2019.
Hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter @ferdinandhaean2. Menurut Ferdinand Hutahaean, hal berkaitan dengan hukum tidak pantas untuk disampaikan di hadapan publik.
"Bang Andre sahabatku, sebaiknya hal seperti ini tak perlu disampaikan terutama soal hukum," kata Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Suara.com, Selasa (2/7/2019).
Ferdinand Hutahaean beranggapan, pernyataan Andre Rosiade bisa memunculkan opini negatif terhadap proses hukum yang ditangani pihak kepolisian. Sehingga, tujuan rekonsiliasi bertemu dengan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) guna membahas pembebasan para pendukung tidak tepat.
Baca Juga: KPK Periksa Mendag Enggartiasto Lukita Terkait Kasus Suap Bowo Sidik
"Nanti opininya bisa negatif terhadap proses hukum dan kawan-kawan kita di Kepolisian. Maaf sekedar saran," ungkap Ferdinand Hutahaean.
Sebelumnya, melalui akun Twitter @andre_rosiade, Andre Rosiade menegaskan bahwa tim Prabowo bukanlah pengkianat yang hendak melakukan nego jatah menteri dalam rekonsiliasi dengan Jokowi.
Andre Rosiade menegaskan, dalam rekonsiliasi tersebut nantinya tim Prabowo akan meminta agar Jokowi dapat membebaskan para ulama dan pendukung Prabowo-Sandi yang tersandung masalah hukum selama Pemilu 2019.
"Silahturahim bukan untuk kepentingan jatah menteri tapi untuk membantu ratusan Pendukung yang masih bermasalah secara hukum, ada yang di tahan, juga menyelesaikan kasus yang melanda ulama karena kontestasi Pemilu," ungkap Andre Rosiade.
Baca Juga: Perempuan Bawa Anjing Masuk Masjid Resmi Jadi Tersangka Penistaan Agama
