Politisi Nasdem Sarankan Gerindra, PKS, dan PAN Tetap Jadi Oposisi

Dwi Bowo Raharjo Suara.Com
Senin, 01 Juli 2019 | 14:06 WIB
Politisi Nasdem Sarankan Gerindra, PKS, dan PAN Tetap Jadi Oposisi
Capres Prabowo Subianto memberikan keterangan usai pertemuan dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur di Jalan Kertanegara Nomor 4 Jakarta, Selasa (16/4/2019) malam. [Suara.com/Stephanus Aranditio]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi, menyarankan pada partai pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019 tetap berada di luar pemrintahan. Tiga partai yang diminta untuk menjadi oposisi yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN.

Taufiqulhadi menuturkan, jika tiga partai tersebut tidak gabung ke koalisi Jokowi - Maruf Amin akan berdampak baik bagi iklim demokrasi Indonesia.

"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurutnya, pernyataan yang ia sampaikan bukan permasalahan setuju atau tidak ketiga partai itu bergabung dalam pemerintahan. Menurutnya hal itu bagus untuk kepentingan bangsa dan negara.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo - Jokowi untuk Rekonsiliasi, Bukan Bagi Kursi Menteri

Ia menuturkan, dalam iklim demokrasi Indonesia harus ada pandangan yang berbeda sehingga. Ia khawatir kalau semua parpol bergabung dalam pemerintahan, maka nanti dianggap Indonesia balik ke era orde baru.

"Pemerintah tanpa oposisi itu bagi koalisi yang memerintah adalah ideal namun tidak ideal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Taufiqulhadi tidak mempersoalkan jika nantinya ketiga parpol itu mau bergabung ke kalisi Jokowi - Maruf Amin.

Taufiqulhadi menjelaskan, ketika PPP dan Partai Golkar gabung dalam koalisi Jokowi-JK pasca-Pemilu 2014, mereka total mendukung pemerintahan.

"Namun ketika PAN gabung, menurut saya setengah-tengah karena menghitung sebagai teman tidak bisa, sebagai lawan pun tidak bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," katanya. (Antara)

Baca Juga: Viral KTP Prabowo - Sandi, Biaya Pembuatan Rp 20 Ribu sampai Rp 125 Ribu

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI