Pengamat: Jika Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi Lebih Banyak Mudaratnya

Senin, 01 Juli 2019 | 13:54 WIB
Pengamat: Jika Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi Lebih Banyak Mudaratnya
Prabowo Subianto [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai partai Gerindra sebaiknya tetap menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo - Maruf Amin.

Sebab, jika partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu bergabung kedalam pemerintahan justru dikhawatirkan akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.

Pangi mengatakan kelompok oposisi dalam sistem demokrasi memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan mekanisme ‘checks and balances’. Mekanisme ini dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang terkontrol sehingga pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar "jalur" dan bertindak sewenang-wenang.

"Soal tawaran agar Gerindra masuk ke koalisi pemerintah Jokowi bagaimana? Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan, sebab kenapa? Pertama, tentu saja tidak sehat bagi sistem politik Indonesia ke depannya, kedua bisa menurunkan kualitas demokrasi kita," tutur Pangi kepada wartawan, Senin (1/7/2019).

Baca Juga: Pertemuan Prabowo - Jokowi untuk Rekonsiliasi, Bukan Bagi Kursi Menteri

Berkenaan dengan itu, Pangi berpendapat jika Gerindra memilih untuk bergabung kedalam pemerintahan Jokowi - Maruf Amin justru akan lebih banyak mudarat bagi partai tersebut dan demokrasi Indonesia.

Pertama, kata Pangi, Gerindra sendiri dinilai punya kans kuat untuk memenangkan Pemilu legislatif 2024 jika pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin pada 2019 - 2024 tidak dapat memuaskan dan tidak mampu memenuhi target janji politiknya.

Kedua, kata Pangi, Gerindra merupakan salah satu partai yang mampu mengimbangi, mengkoreksi jalannya pemerintahan. Gerindra sebagai partai papan atas yang disebut punya roh “bergaining posisition” memainkan peran oposisi.

Sedangkan, yang ketiga menurutnya, partai koalisi pengusung Jokowi - Ma'ruf Amin sudah pasti dinilai sedikit “keberatan” dengan bergabungnya partai pendukung Prabowo - Sandiaga Uno seperti PAN, Partai Demokrat, PKS, maupun Gerindra. Sebab, dianggap bisa menganggu jatah kursi menteri dan jabatan strategis lainnya, secara sederhana memantik kecemburuan dan secara etika politik pun nampak “tidak elok”.

"Lebih baik Gerindra puasa lima tahun lagi, kita hakul yakin Gerindra punya momentum emas, punya kans memenangkan pemilu 2024," tandasnya.

Baca Juga: Viral KTP Prabowo - Sandi, Biaya Pembuatan Rp 20 Ribu sampai Rp 125 Ribu

Sebelumnya, presiden terpilih 2019- 2024, Jokowi memberi sinyal untuk mengajak rivalnya, pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bergabung membangun negara Indonesia untuk lima tahun ke depan. Jokowi mengaku tidak menampik untuk bisa memimpin bangsa ini, pemerintah perlu adanya kerja sama dengan siapapun.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI