Infografis
Suara.com - Partai pimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akhirnya mengakui kekalahan di Pemilihan Walikota Istanbul, setelah Ekrem Imamoglu dari partai oposisi memenangi pemilu ulang.
Ini adalah kedua kalinya calon dari Partai AK pimpinan Erdogan kalah di pemilu Istanbul, setelah kekalahan pertama di bulan Maret lalu. Hasil pemilu pada Maret dinyatakan tidak sah oleh Komisi Pemilu Turki, lantaran adanya klaim korupsi dan kecurangan yang disuarakan oleh Partai AK.
Ekrem yang merupakan calon dari partai oposisi CHP, berhasil meraih 54 persen suara. Mantan Perdana Menteri Binali Yildirim yang bertarung di pemilihan walikota Istanbul dari Partai AK pun mengakui kekalahan.
Ucapan selamat pun datang dari Presiden Erdogan, dan berharap Ekrem dapat memimpin Istanbul dengan baik seperti pendahulunya.
Baca Juga: Tulis Laporan Soal Krisis Turki, 2 Jurnalis Bloomberg Terancam Dipenjara
"Saya mengucapkan selamat kepada Ekrem Imamoglu yang memenangi pemilu berdasarkan hasil awal," cuitnya, dilansir Time.
Kemenangan Ekrem disebut sebagai kebangkitan demokrasi di Turki. Erdogan, yang sudah menguasai politik di Turki sejak tahun 2003, dinilai sudah tidak lagi mendapat simpati dari rakyatnya.
Hal ini merupakan respons dari sikap otoriter Erdogan, yang dianggap ingin membuat Turki seperti Rusia.
Laporan BBC Turki menyebut kemenangan Imamoglu dirayakan dengan sukacita, terutama oleh kalangan muda. Sebagian besar dari mereka tumbuh dan besar ketika Erdogan sudah memegang tampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri dan akhirnya Presiden.
Pemilu Istanbul dianggap sebagai penggerak untuk meruntuhkan dominasi Partai AK dan peluang untuk mendorong perubahan terutama di sektor ekonomi.
Baca Juga: Usai Erdogan, Anak Buruh Tani Juara 1 MTQ Internasional Diundang Jokowi
Ian Bremmer, jurnalis dari Time, menyebut kekalahan partai Erdogan di Istanbul bisa jadi pemicu bagi Erdogan untuk akhirnya mengalihkan kekuasaan.
"Ia sangat mungkin mengambil alih kekuasaan di Istanbul, dengan menanggalkan pengaruh walikota dan memindahkannya ke pemerintah pusat," tulisnya.
