Cek Fakta
Suara.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi setelah seluruh permohoan gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan seluruhnya kebenaran dan keadilan yang Hakiki kepada Allah SWT," ujar Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) malam.
Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak. Khususnya pada pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02.
"Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak di Indonesia," katanya.
Baca Juga: Arief Budiman Peluk Semua Komisioner KPU usai MK Tolak Gugatan Prabowo
![Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6). [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/06/14/12628-mahkamah-konstitusi.jpg)
Untuk diketahui, hakim Mahkamah Konstitusi resmi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
"Mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk keseluruhan. Dalam pokok permohonan, majelis menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan kesimpulan amar putusan.
Sebelum menyatakan menolak, Anwar menyatakan dalam berkas putusan, MK menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo dari pemohon.
Pemohon, dalam hal ini Prabowo - Sandiaga, dipastikan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
MK juga menilai permohonan pihak pemohon diajukan sesuai tenggat waktu yang diatur dalam perundang-undangan.
Baca Juga: Pasutri Rasa ABG, Intip Gaya Raffi Ahmad Nagita Slavina yang Menggemaskan
"Karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum."
