Infografis
Suara.com - Koordinator lapangan aksi kawal putusan sidang sengketa Pilpres 2019, Abdullah Hehamahua, tak menyetujui Prabowo Subianto rekonsiliasi dengan Jokowi, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi.
Eks penasihat KPK tersebut menjelaskan, tidak menyetujui kalau rekonsiliasi itu buntutnya adalah bagi-bagi kekuasaan antara Jokowi dengan Prabowo.
"Kalau rekonsiliasi dalam pengertian negara aman dan damai, sah-sah saja," ujar Abdullah di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/6/2019).
Tapi, kata Abdullah, dirinya tak bakal menerima kalau Prabowo mendapat jatah menteri dalam kabinet Jokowi setelah rekonsiliasi.
Baca Juga: Video Saksi Prabowo Ngaku Terjadi di Nias Selatan Ternyata Boyolali
Menurutnya jika hal itu terjadi maka ia menganggap kubu Prabowo seperti pelacur.
"Tapi kalau rekonsiliasi Prabowo – Sandiaga mengakui kemenangan jokowi sehingga kemudian mendapatkan beberapa kursi, itu namanya pelacur," kata Abdullah.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, Razman Arif Nasution berbicara soal rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.
Razman menyebut, keduanya bisa melakukan pertemuan seusai putusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Razman mengatakan, Jokowi tidak mempermasalahkan terkait lokasi pertemuannya dengan Prabowo. Namun, ia meyakini selama ini pertemuan tersebut belum pernah terealisasi.
Baca Juga: Dampak Aksi Sidang MK, Pedagang di Monas Sepi Pembeli
"Pak Jokowi itu mau ketemu di mana saja. Apa naik kuda, apa di Bali. Tapi informasi terakhir belum bertemu, saya yakin nanti ada pertemuan setelah sidang MK," kata Razman dalam diskusi bertajuk "Sidang MK dan Kita" di D'Consulate Resto, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6) pekan lalu.
