Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres tersebut dinilai perlu untuk mengatur terkait Satu Data Indonesia.
Dalam Pasal I ayat (1) dalam perpres tersebut menerangkan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk
Di dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut yakni data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
Kemudian, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata, lalu data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data dan data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode referensi dan/atau data Induk.
Baca Juga: Hakim MK Tak Temukan Unsur Intimidasi Terkait Seruan Baju Putih Jokowi
"Standar data untuk data selain data statistik dan data geospasial, menurut Perpres tersebut ditetapkan oleh pembina data lainnya tingkat pusat, yang merupakan salah satu instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini," bunyi Perpres tersebut seperti dikutip Suara.com di situs setkab.go.id pada Kamis (27/6/2019).
Selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
"Standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat," bunyi Pasal 6 ayat (1) Perpres tersebut," tulisnya.
Kemudian menteri atau kepala instansi pusat dapat menetapkan standar data untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar data yang telah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
Menurut perpres tersebut, data yang dihasilkan oleh produsen data, harus dilengkapi dengan metadata, yang informasinya mengikuti struktur yang baku dan format yang baku merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata, dan merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.
Baca Juga: Posko Cemara Jokowi - Maruf Amin Sepi Jelang Putusan Sengketa Pilpres
Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah, menurut perpres ini, ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
"Sementara menteri atau kepala instansi pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat," isi perpres tersebut.
Di dalam perpres tersebut juga ditegaskan, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
Untuk itu, data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
Adapun mengenai kode referensi dan/atau data induk, menurut perpres ini, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia ini akan menyepakati yakni kode referensi dan/atau data induk dan Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan/atau data Induk tersebut.
Penyelenggara Satu Data Indonesia
Menurut perpres ini, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, Walidata tingkat pusat dan produsen data tingkat pusat.
Dalam Perpres tersebut juga menerangkan terkait pembentukan dewan pengarah yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia, mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia, mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden.
Dewan Pengarah terdiri atas Ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Kemudian anggota, terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua dewan pengarah,” bunyi Pasal 12 ayat (5) perpres ini.
Sementara pembina data tingkat pusat mempunyai tugas yaitu menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditegaskan dalam perpres ini, untuk data statistik tingkat pusat, pembina data statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
Untuk data geospasial tingkat pusat, pembina data geospasial tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Untuk Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Adapun Walidata tingkat pusat mempunyai tugas mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal Satu Data Indonesia dan membantu Pembina Data dalam membina produsen data.
"Setiap instansi pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata tingkat pusat di masing-masing Instansi Pusat," bunyi Pasal 14 ayat (2) Perpres ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat pusat diatur dalam peraturan menteri, peraturan lembaga, atau peraturan badan.
Sementara produsen data tingkat pusat mempunyai tugas yakni memberikan masukan kepada pembina data dan menteri atau kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data, menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data dan metadata kepada walidata.
Menurut Perpres tersebut, penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, walidata pendukung dan produsen data tingkat daerah.
Di dalam perpres tersebut juga disebutkan, produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan, standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data, dan selanjutnya disampaikan kepada walidata.
Sedangkan data prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.
Adapun penyebarluasan data yang merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data, menurut Perpres ini, dilakukan oleh Walidata melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Data yang disebarluaskan oleh walidata tingkat pusat dan walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia," tulis perpres tersebut.
Perpres tersebut menyebutkan, instansi pusat dan instansi daerah mengakses data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tulis Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 17 Juni 2019.
