Infografis
Pihak polisi, Jubir Mahkamah Konstitusi, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf meminta agar aksi tersebut tidak dilakukan.
Rencana aksi itu mendapat tanggapan dari Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin yang menilai hal tersebut sebagai ”kegenitan politik.”
”Apa sih kepentingannya? Jangan terlalu genit dan lebai. Kita tidak harus selalu membuat gaduh,” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan.
Irfan menuturkan, TKN Jokowi – Maruf Amin tak pernah melarang setiap kelompok melakukan aksi massa untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Persilakan Prabowo Gabung Koalisi, Ketum PKB: Asal Jatah Menteri Tak Diusik
Namun, kata Irfan, setiap demonstrasi seharusnya bisa dipastikan tak mengganggu hak publik lainnya.
Anggota TKN Jokowi – Maruf dari PPP, Achmad Baidowi mempertanyakan rencana aksi yang dibungkus agenda halal bihalal bulan Syawal.
”Kok halal bihalal dibungkus aksi politik? Itu melenceng jauh dari konsep halal bihalal. Aksi ini justru tampak seperti memberi 'tekanan' kepada MK," kata Baidowi.
Simak berita selengkapnya di sini.
Baca Juga: Kontroversial! SDN III Gunungkidul Wajibkan Siswa Baru Pakai Seragam Muslim
