Infografis
Suara.com - Sebelum menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi, Sabtu, (22/6/2019).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik untuk terlaksananya repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.
"Jika situasi keamanan tidak membaik, maka akan sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan,” ujar Jokowi, seperti dikutip keterangan tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Sabtu (22/6/2019).
Jokowi menuturkan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk berkontribusi terkait penyelesaian isu Rakhine State.
Baca Juga: Komnas HAM Myanmar Serahkan Hasil Investigasi Kematian 7 Warga Rakhine
"Indonesia juga memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rakhine State," ucap dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan mengenai pentingnya segera ditindaklanjuti rekomendasi Laporan Preliminary Needs Assesment (PNA). Indonesia, kata Jokowi, siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara Militer Don Mueang, Bangkok, Thailand, pada Sabtu (22/6/2019) sekitar pukul 11.25 waktu setempat.
Saat tiba di Bangkok, Jokowi dan Iriana disambut Deputi Perdana Menteri Thailand Urusan Legal Wissanu Krea-ngam dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.
Berdasarkan keterangan Bey Machmuddin, agenda Jokowi di hari pertama yakni pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand, State Counsellor Myanmar, dan Perdana Menteri Vietnam yang akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan KTT ASEAN ke-34 di Bangkok.
Baca Juga: Tentara Myanmar Tembak Mati 6 Orang di Rakhine
Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.
