Infografis
Suara.com - Penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu perkembangan soal kesehatan eks Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal (Purn) M. Sofyan Jacob untuk bisa kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemufakatan makar.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan baru bisa dilakukan setelah kondisi kesehatan Sofyan benar-benar pulih.
"Belum ada (agenda pemeriksaan). Kami nunggu kesehatannya (pulih) dulu ya," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (21/6/2019).
Sebelumnya, polisi sempat memeriksa Sofyan Jacob sebagai tersangka kasus dugaan makar pada Senin (17/6/2019). Pemeriksaan perdana itu pun berlangsung hampir selama 14 jam.
Baca Juga: Kasus Makar, Eks Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob Akhirnya Mau Diperiksa
Setelah menjalani pemeriksaan panjang, Sofyan keluar ruangan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa (18/6/2019) dini hari, sekira pukul 00.15 WIB.
Pengacara Sofyan, Ahmad Yani mengklaim kliennya dalam kondisi tak sehat saat menjalani pemeriksaan. Yani mengatakan, telah memberikan surat dokter berisi keterangan Sofyan sedang mengalami sakit gigi.
Selain itu, Sofyan juga memiliki masalah diabetes serta gangguan pada saluran jantungnya.
"Dia membawa surat juga, bahwa kondisi hari ini dia tidak sehat betul. Dalam surat keterangan tidak hanya sakit gigi, tapi juga masalah diabetes dan gangguan di saluran jantung," ungkap Yani di Polda Metro Jaya.
Penetapan status tersangka Sofyan dalam dugaan makar berkaitan dengan ucapannya melalui rekaman video yang beredar di media sosial.
Baca Juga: Kasus Makar Eks Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob, Polisi Periksa 20 Saksi
Sofyan diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara atau makar, menyiarkan suatu berita yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, atau menyiarkan kabar yang tidak pasti.
Sofyan disangkakan melanggar Pasal 107 KUHP dan/atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
