Infografis
Suara.com - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang dilaksanakan tahun 2019 mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk mengakhiri kontroversi persoalan tersebut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan evaluasi PPDB Tahun 2019.
"Sudah saya perintahkan kepada menteri (Mendikbud) untuk dievaluasi. Karena, antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan landasan pacu Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (21/6/2019).
Pernyataan Jokowi menyusul banyaknya orang tua atau calon siswa yang mengalami masalah dengan sistem zonasi PPDB. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena itu kata Jokowi, sistem tersebut perlu dievaluasi.
Baca Juga: Ribut PPDB Surabaya Tak Juga Selesai, Massa Geruduk Rumah Wali Kota Risma
"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ucap dia.
Diketahui, sistem ini dibuat untuk memberi akses yang sama bagi semua siswa agar bisa masuk sekolah negeri di lingkungannya. PPDB sistem zonasi dilakukan dengan sistem ranking berdasarkan nilai UN.
Dalam perjalanannya, PPDB dengan sistem zonasi tahun ini mendapat penolakan di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga menyebabkan terjadi aksi yang dilakukan oleh wali murid di kantor didik kota tersebut.
