Infografis
Suara.com - PDIP: Pemerintah Tidak Perlu Powersharing Dengan Oposisi
PDIP menilai Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin tidak perlu membagi-bagikan kekuasan kepada kelompok oposan, ketika nanti menjalankan pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, kelompok oposan diperlukan berada di luar pemerintahan sehingga bisa bertugas sebagai penyeimbang.
Andrea menceritakan, PDIP sempat merasakan menjadi kaum oposan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Anies Tahan Pembahasan Raperda Reklamasi
Menurutnya, keseimbangan antara partai-partai pendukung pemerintah dan oposisi mampu menciptakan pendidikan politik mumpuni bagi masyarakat.
"Kami merasakan betul manfaat menjadi partai penyeimbang di luar pemerintahan itu penting," kata Andreas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis (20/6/2019).
Andres menjelaskan, kalau kaum oposan saat Pilpres 2019 nantinya diberikan jatah kekuasaan dalam lembaga eksekutif, justru tak memberikan pendidikan politik bagi warga.
"Apa artinya selama kampanye kita berbeda pendapat dan berdialog berdiskusi beda pendapat dalam melihat persoalan?" ujarnya.
Lagi pula, kata Andreas, pembagian kekuasaan bukan solusi mewujudkan rekonsiliasi antarkubu yang terjadi selama pilpres, apalagi membangun pemerintahan efektif.
Baca Juga: Politisi PDIP Bicara Peluang Risma Maju di Pilkada Jakarta 2022 Lawan Anies
"Kami butuh kelompok di luar pemerintah, dan itu juga baik untuk mereka, kaum oposan.”
