Infografis
Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin meragukan kesaksian dari saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo - Sandiaga dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Saksi yang dimaksud TKN terkait keterangan Agus Maksum yang berbicara mengenai 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.
Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Agus memberikan kesaksian seakan-akan berbicara sebagai saksi ahli padahal ia berstatus saksi fakta.
"Agus Maksum ini saksi atau saksi ahli, karena dia merepresentasikan dirinya sebagai seakan-akan ahli tapi di sisi lain juga dia sebagai saksi pelaku (fakta)," ujar Ace di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Politikus Partai Golkar itu menganggap kesaksian Agus tidak jelas karena tidak bisa membuktikan tidak validnya 17,5 juta DPT yang disebutnya bermasalah.
Baca Juga: Keponakannya Jadi Saksi Prabowo di MK, Mahfud MD: Kalau Diteror Bilang Saya
Ace menganggap jumlah DPT bermasalah itu tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara.
"Dia tidak bisa membuktikan apakah 17,5 juta tersebut memilih atau tidak. Misalnya soal adanya data invalid apakah itu mempengaruhi terhadap suara? Kan enggak juga" kata Ace.
Menurutnya, pernyataan Agus di persidangan hanya asumsi dari satu pihak. Sebab persoalan 17,5 juta DPT tersebut sudah diselesaikan sebelum Pemilu oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri beserta TKN dan BPN.
Ace menganggap kesaksian Agus hanya mempermalukan dirinya sendiri.
"Semua sudah dibahas semua, kan itu yang terus diulang-ulang. Jadi lucu. Menurut saya jangan mempermalukan diri sendiri. itu kan seperti mempermalukan diri sendiri," pungkas Ace.
Baca Juga: Hermansyah Saksi Tim Prabowo: Saya Pernah Ditusuk-tusuk di Tol
Agus Maksum, saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 mengaku menemukan adanya daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar atau invalid.
Agus mengaku, pihaknya sejak Desember 2018 telah mendatangi KPU RI untuk mendiskusikan dan menginformasikan terkait temuan 17,5 juta DPT tidak wajar.
"Kami diskusikan hingga Maret (2019) tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta, tanggal lahir sama, KK (kartu keluarga) manipulatif," kata Agus dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
