Agus mengaku, pihaknya sejak Desember 2018 telah mendatangi KPU RI untuk mendiskusikan dan menginformasikan terkait temuan 17,5 juta DPT tidak wajar.
"Kami diskusikan hingga Maret (2019) tidak ada titik temu dan membuat laporan resmi DPT tidak wajar 17,5 juta, tanggal lahir sama, KK (kartu keluarga) manipulatif," kata Agus dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).