Infografis
Suara.com - Berear video ceramah Ustaz Rahmat Baequni yang menyebut ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, sengaja diracun.
Tujuannya, klaim Baequni, agar KPPS tidak bisa memberikan kesaksian mengenai kondisi di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019.
Video tersebut diunggah salah satu akun Twitter @p3nj3l4j4h. Belum diketahui kapan video tersebut diambil dan dimana lokasi ceramah.
Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik, Rahmat Baequni mengaku mendapatkan informasi bahwa dari ratusan petugas KPPS yang meninggal, ditemukan zat racun berupa gas dalam tubuhnya. Racun tersebut ditemukan melalui periksa laboratorium, bukan autopsi.
Baca Juga: Bilang Terorisme Diciptakan Densus 88, Marak Tagar #TangkapRahmatBaequni
"Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika semua yang meninggal ini dites di lab, bukan di autopsi tapi dicek di lab foensiknya ternyata semua yang meninggal ini dalam tubuhnya mengandung zat yang sama , zat racun berupa gas," kata Rahmat Baequni seperti dikutip Suara.com, Rabu (19/6/2019).
Rahmat Baequni menyebut zat racun tersebut dimasukkan lewat rokok dan dibagikan ke TPS yang ada.
"Zat racun berupa gas yang dimasukkan ke dalam rokok yang disebar ke setiap TPS," imbuh Rahmat Baequni.
Tujuan pemberian racun tersebut agar para petugas KPPS meninggal dalam waktu singkat sekitar 1 hingga 2 hari. Dengan begitu, mereka tidak bisa memberikan kesaksian mengenai apa yang terjadi di TPS.
"Tujuannya apa untuk membuat mereka meninggal tidak dalam waktu yang lama setelah 1 hari atau paling tidak 2 hari. tujuannya apa agar mereka tidak memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi di TPS," ungkap Rahmat Baequni.
Baca Juga: Bilang Jawa dan 5 Pulau Lain dari Bahasa Arab, Ustaz Baequni Ditertawakan
Video tersebut mendadak viral dan menjadi sorotan warganet. Banyak warganet yang menyayangkan sikap Rahmat Baequni menyebarkan hoaks kepada masyarakat.
Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penelusuran mengenai video tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, video tersebut direkam di wilayah Jawa Barat.
"Dari Direktorat Siber, karena locus dan tempusnya di Jawa Barat, diserahkan ke Jawa Barat. Setelah itu, Polda Jawa Barat akan membuat laporan polisi tipe A. Nanti baru diselidiki unsur melawan hukumnya, kasusnya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dan diasistensi Polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
