Infografis
Suara.com - Kuasa hukum terdakwa Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin menganggap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang didakwakan pada kliennya tidak pantas diguanakan lagi. Sebab, pasal tersebut dianggapnya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang.
Pernyataan itu dusampaikan Insank dalam sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang tenang dan kondusif," ujar Insank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).
Menurut Insank, dalam pasal tersebut keonaran yang terjadi karena penyebaran berita bohong harus merugikan orang lain. Namun ia menganggap hal itu tidak terjadi para kasus Ratna.
Baca Juga: Ditangkap Sebagai Kreator Hoaks, WN Diduga Tim IT Salah Satu Paslon Pilpres
"Pro kontra yang dikatakan saksi yang dihadirkan jaksa mengatakan pro kontra terjadi di media sosial. Bagaimana bisa pro kontra yang terjadi di media sosial dianggap sebagai keonaran?" kata Insank.
Menurutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga sudah ada penggantinya. Aturan tersebut ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Jaksa telah salah menerpakan pasal 14 UU nomor 1 ayat 1 tahun 1946 sudah ada instumen penggantinya. Maka jaksa sudah tidak pantas lagi menggunakan pasal pasal 14 UU nomor 1 ayat 1 tahun 1946," jelas Insank.
Untuk diketahui, Ratna Sarumpaet dituntut 6 tahun penjara di kasus penyebaran berita bohong atau hoaks. Jaksa menilai Ratna Sarumpet melakukan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Baca Juga: Penyebar Hoaks Server KPU Diseting Menangkan Jokowi adalah Dosen di Solo
