Infografis
Suara.com - Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum atua KPU mengatakan bahwa tautan berita dari media online yang digunakan oleh Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebagai alat bukti tidaklah mendasar. Menurut KPU, alat bukti tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan bahwa dalam Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres, alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu. Artinya, tautan link berita media online dinilai tidak sah secara hukum.
"Dalil pemohon yang menuntut agar link berita dijadikan alat bukti adalah tidak berdasar," kata Ali dalam sidang yang digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).
Ali kemudian menerangkan bahwa salinan tautan berita dari media online hanya bisa disertakan sebagai alat bukti pendukung. Sedangkan yang semestinya diajukan ialah persis seperti yang telah diatur dalam PMK di atas.
Baca Juga: KPU Fokus Jawab Gugatan Prabowo Teregistrasi 11 Juni ke MK
"Print out berita online bukanlah dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara. berdasarkan hal tersebut, bukti link berita yang diajukan pemohon bukan alat bukti surat atau tulisan," ujarnya.
"Dengan demikian alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat," tandasnya.
