Infografis
Suara.com - Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen rampung menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (17/6/2019) malam. Dalam pemeriksaan, Kivlan dicecar 23 pertanyaan ihwal terkait penyandang dana ancaman pembunuhan empat tokoh nasional dan bos lembaga survei atas tersangka Habil Marati.
"Tadi itu hanya konfirmasi tentang aliran dana. Ada 23 lebih kurang pertanyaan," ungkap Kuasa Hukum Kivlan, Muhammad Yuntri di Polda Metro Jaya, Senin (17/6/2019).
Yuntri menerangkan jika Kivlan tak menggunakan uang dari Habil untuk membeli senjata api, melainkan keperluan demonstrasi.
"Jadi, sudah kita bantah semua, tidak ada keterlibatan aliran dana yang mengarah kepada pembunuhan, pengadaan senjata. Tidak ada," sambunya.
Baca Juga: Kivlan Zen Akui Dapat Uang dari Habil Marati, Tapi buat Aksi Anti Komunis
Diketahui, Kuasa hukum Kivlan, Muhammad Yuntri mengatakan, kliennya mengakui menerima uang senilai SGD 4000 dari tersangka Habil Marati—politikus PPP.
Yuntri menyebut kliennya diperiksa sejak pukul 11.00 WIB dan keluar pada pukul 21.00 WIB. Ia menerangkan, Kivlan memberikan nomor rekening ke penyidik untuk mengecek uang yang masuk.
"Dicek tadi rekening. Dikasihkan rekeningnya, bahwa terima ke rekening ia terima dan sampaikan ada. Yang satu Rp50 juta. Yang satu lagi SGD4.000 untuk kegiatan antikomunis atau supersemar yang di Monas," paparnya.
Diketahui, polisi telah menangkap dan menetapkan Habil Marati terkait kasus dugaan ancaman pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu bos lembaga survei.
WadirKrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary menyebut, Habil berperan sebagai pemberi dana sebesar Rp 150 juta kepada Kivlan Zen untuk keperluan pembelian senjata api.
Baca Juga: Tak Banyak Yang Menyorot, Ini Koleksi Kendaraan Kivlan Zen
"Tersangka HM ini berperan memberikan uang. Jadi uang yang diterima tersangka KZ (Kivlan Zen) berasal dari HM. Maksud tujuan untuk pembelian senjata api. Juga memberikan uang Rp 60 juta rupiah langsung kepada tersangka berinisial HK, untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api," kata Ade Ary di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
