Infografis
Suara.com - Profesor Australia Protes Dikutip Tim Hukum 02, Fadli Zon: Ya Sampaikan Saja
Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo – Sandiaga, meminta Tim Lindesy, Profesor sekaligus Guru Besar di Melbourne University Law School, menyampaikan langsung protes kepada kubunya.
Profesor Tim Lindsey memprotes Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang memakai karya ilmiahnya untuk mengajukan gugata sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
Pada sidang perdana MK yang digelar pada 14 Juni pekan lalu, salah satu anggota Tim Hukum Kubu 02, Denny Indrayana, menuding Capres petahana Jokowi otoriter.
Baca Juga: Artikelnya Dikutip BPN, Profesor Australia Protes: Tak Sesuai Aslinya
Tudingan itu didasarkan pada artikel Tim Lindsey berjudul Jokowi - Neo New Order. Namun Tim Lindsey mengakui kepada salah satu media setempat, artikel yang dibuatnya itu tidak memiliki hubungan dengan urusan pemilu.
"Iya itu bisa diungkapkan, misalnya kalau itu di luar konteks, kan bisa saja dia sampaikan," kata Fadli di Gedung Nusantara II, kompleks DPR RI, Senin (17/6/2019).
Lagipula menurutnya, pengutipan pernyataan terbuka dari seorang tokoh tersebut wajar dilakukan apabila patut digunakan pihak lain.
Apabila tidak berkenan untuk dikutip, menurutnya lebih baik tidak perlu mempublikasikan karyanya.
"Ucapan yang dipublikasikan saya kira sangat biasa untuk dikutip. Kalau dia enggak mau, ya enggak usah dipublikasikan,” tukasnya.
Baca Juga: Hadapi Sidang Kedua Sengketa Pilpres, Fadli Zon Keluhkan Waktu yang Sedikit
Untuk diketahui, Profesor Tim Lindsey merupakan pakar hukum Indonesia dari Melbourne University yang menulis karya berjudul 'Jokowi - Neo New Order'.
Namun, Tim Lindsey, yang sudah lama dikenal sebagai kritikus Prabowo, mengatakan kepada The Weekend Australia, artikelnya tidak ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran pemilu.
Artikel tersebut ditulis Tim Lindesy pada 18 bulan sebelum pemungutan suara dan tak berkaitan dengan Pemilu 2019, melainkan tentang meningkatnya konservatisme politik di Indonesia.
