Infografis
Suara.com - Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat sorotan dari media asing, setelah menyertakan sebuah kutipan artikel hukum dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam persidangan tersebut, anggota Tim Hukum Kubu 02, Denny Indrayana, menuding capres petahana Joko Widodo (Jokowi) otoriter, dengan mengutip artikel 'Jokowi - Neo New Order' (Orde Baru yang baru--red) karya pakar hukum Indonesia dari Melbourne University Profesor Tim Lindsey.
Namun, Tim Lindsey, yang sudah lama dikenal sebagai kritikus Prabowo, mengatakan kepada The Weekend Australia bahwa artikelnya tidak ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran pemilu.
Suara.com mengutip The Australian, artikel tersebut ditulis 18 bulan sebelum pemungutan suara dan tak berkaitan dengan pemilu 2019, melainkan tentang meningkatnya konservatisme politik di Indonesia.
Baca Juga: Wiranto: Massa Berdemo Sidang MK Bukan dari Kubu Prabowo!
"Itu memunculkan pertanyaan yang kemudian dilontarkan para aktivis di Indonesia tentang, apakah unsur-unsur perilaku politik era Soeharto muncul kembali di Indonesia," kata Tim Lindsey, menambahkan bahwa tulisannya tidak menyebutkan Jokowi sebagai pemimpin otoriter seperti yang diklaim oleh kubu Prabowo.
"Tim Hukum Prabowo memasukkan kutipan dari artikel tersebut dalam gugatan mereka, yang jelas-jelas diambil di luar konteks dan berisi penekanan (huruf tebal, garis bawah) yang tidak sesuai dengan aslinya, dan sebenarnya tidak mendukung argumen yang kata mereka didukung oleh tulisan saya itu," ujar Tim Lindsey.
"Di dalamnya, saya hanya membahas kesulitan politik," imbuhnya.
Tim Lindsey juga mengatakan, tak ada konsultasi yang melibatkan dirinya sebelum BPN menggunakan artikel tersebut. Ia lantas terkejut begitu tahu tulisannya dikutip Tim Hukum Prabowo-Sandi di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Bukan hanya Tim Lindsey, kandidat PhD Australian National University Tom Power juga kaget, artikelnya dipakai Tim Hukum Prabowo-Sandi untuk mendukung klaim mereka.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Waktu Sidang Gugatan Pilpres 2019 Pendek, Ini Pembelaan MK
Artikel tersebut, dikutip dari The Australian, membahas langkah taktik Jokowi untuk menjinakkan lawan melalui penuntutan. Senada dengan Tim Lindsey, Tom Power juga mengatakan, tulisannya dikutip tak sesuai konteks.
"Apa yang telah dilakukan pemerintah Jokowi seperti yang saya uraikan tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur," katanya.
Diketahui, Tim Hukum Prabowo-Sandi menuduh bahwa kampanye Jokowi telah menyalahgunakan sumber daya publik supaya ia terpilih kembali.
Menurut mereka, strategi yang dipakai kubu Jokowi-Maruf melibatkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). BPN juga menuding adanya tanda-tanda rezim yang korup dan represif dari pemerintahan Jokowi, sama seperti di era kepemimpinan Soeharto.
"Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya membuat keputusan tentang hasil pemilu, tetapi juga pada semua aspek pemilu, karena penipuan dan kecurangan dalam proses pemilihan berarti hasil pemilu tidak sah," kata Denny Indrayana.
Sebagai bukti pendukung untuk mengklaim bahwa pemerintahan Jokowi otoriter dan korup, Tim Hukum Prabowo juga mengutip artikel Tim Lindsey yang diterbitkan pada Oktober 2017 di situs web Indonesia at Melbourne.
"Terutama jika penipuan itu dilakukan oleh petahana yang rezimnya korup dan menindas. Beberapa pihak bahkan membandingkan pemerintahan saat ini dengan Orde Baru (Seoharto), termasuk Profesor Tim Lindsey dalam artikelnya, 'Jokowi - Neo New Order'," katanya lagi.
Kemudian, kuasa hukum Prabowo yang lain mengutip artikel milik Tom Power yang membahas penerapan hukum dari Jokowi untuk melemahkan lawan politik.
"Inilah persisnya seperti apa rezim otoriter itu," ujar Teuku Nasrullah. "Itu alasan pemerintah saat ini tidak takut untuk melakukan kecurangan demi memenangkan pemilu, dengan memobilisasi pasukan keamanan, birokrat, pekerja perusahaan milik negara, dan mitra koalisi."
