Infografis
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di lahan reklamasi Teluk Jakarta dengan kegiatan reklamasinya tidak bisa dipisahkan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan reklamasi dan penerbitan IMB pemanfaatan lahan hasil reklamasi adalah dua hal yang tidak saling berkaitan.
Ada empat kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu dan kawasan tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk kepentingan publik.
Mengenai IMB, Anies mengatakan hal itu tidak berhubungan dengan reklamasi berjalan atau berhenti karena IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan.
Baca Juga: Walhi Ungkap Keganjilan Anies Keluarkan IMB di Pulau Reklamasi
"IMB di atasnya (lahan reklamasi), aktivitas reklamasi, tidak bisa dipisahkan," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi di Jakarta, Senin (17/6/2019).
Walhi mendesak untuk dihentikannya segala aktivitas di pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta, termasuk aktivitas reklamasi, tetapi Pemprov DKI malah menerbitkan IMB terhadap bangunan yang ada di lahan itu.
Ia menilai tidak sepatutnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan IMB kepada lebih dari 900 bangunan yang ada di Pulau D, salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.
"Jadi, jangan memisahkan reklamasi ini, beda ini. Pulau D, C, dan lainnya adalah reklamasi. Bagaimana mungkin Gubernur memisahkan aktivitas reklamasi dan (IMB) di atasnya," katanya.
Bahkan, ia menilai Anies tidak ada bedanya dengan gubernur sebelumnya yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memaksakan reklamasi pantai utara Jakarta agar terus berjalan.
Baca Juga: Anies Terbitkan 932 IMB di Pulau Reklamasi, Gerindra Salahkan Ahok
Mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), ia mengaku belum mendapatkan informasi, tetapi sebenarnya persoalan mengenai reklamasi di Teluk Jakarta sudah jelas.
"Ketika sudah jelas bahwa tata ruang tidak ada, terlebih di atasnya, seharusnya reklamasi tidak ada lagi. Dihentikan seluruhnya. Bukan hanya mencabut (izin) 13 pulau itu," katanya.
Kenyataannya, kata dia, aktivitas reklamasi masih berproses sehingga menunjukkan reklamasi sebagai proyek yang dipaksakan dan Pemprov DKI juga tidak tegas dalam menyikapi.
"Ingat dalam catatan kita, ketika gubernur menyegel langsung pulau reklamasi, toh prosesnya masih ada aktivitas di atas tanah reklamasi. Jadi, sampai saat ini, dari mulai sikap Gubernur DKI sebenarnya dia sedang memfasilitasi reklamasi ini terus berjalan," kata Tubagus Soleh Ahmadi. (Antara)
