Infografis
Suara.com - Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) mengusulkan nama Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar pada Desember 2019.
Terkait itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily justru mengapresiasi kepamimpinan Airlangga Hartarto.
"Saya kira itu fakta yang nyata akibat berbagai korupsi yang mendera internal partai Golkar disamping mengalami dualisme dengan posisi yang hanya diberikan 1 tahun melakukan konsolidasi pak Airlangga menaikkan citra partai Golkar di posisi kedua," kata Ace di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2019).
Soal usulan nama Bamsoet menggantikan Airlangga, Ace mengatakan bahwa Airlangga membubuhkan pencapaian dalam masa jabatannya yang baru menginjak 1 tahun 6 bulan. Dirinya menyebut Airlangga mampu menaikan nama Golkar yang pernah jatuh pada 2017 karena kasus korupsi.
Baca Juga: Didukung Jadi Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Masih Pikir-pikir
Meski demikian, Ace tidak mempermasalahkan apabila kader muda Golkar mengusulkan percepatan munas serta pergantian pimpinan. Akan tetapi Ace menegaskan kalau masih ada waktu untuk Airlangga meneruskan jabatannya.
Ace kemudian memuji kinerja Airlangga selama ini, diantaraya mampu mensinergikan antara partai serta pemenangan Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.
Menurutnya, banyak kader partai berlambang pohon beringin yang masih menginginkan Airlangga tetap menjadi ketua umum. Termasuk dirinya.
"Kita tahu bahwa daerah sejauh ini masih banyak yang menginginkan Pak Airlangga untuk melanjutkan ketua umum kembali," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, BPPG sempat mengungkapkan keinginannya untuk mempercepat pelaksanaan Munas karena menilai Golkar gagal meraih prestasi yang baik pada Pemilihan Legislatif 2019.
Baca Juga: Golkar: Tak Perlu Ada Pengerah Massa di MK, Cukup Kuasa Hukum!
Ace meminta para kader muda Golkar untuk bersabar karena penyelenggaraan Munas sudah diatur dalam AD/ART partai.
