Secara geopolitik, putusan-putusan yang dibuat para hakim MK justru dinilai menguntungkan publik ketimbang pemerintah.
Dalam penelitian Björn Dressel dan Tomoo Inoue, sejumlah putusan MK yang menguntungkan publik ialah: pembatalan privatisasi perusahaan listrik; dan, mengecam anggaran pemerintah yang gagal mengalokasikan dana yang cukup untuk pendidikan.
Selanjutnya, MK mengeluarkan putusan yang melindungi agama, etnis; melindungi minoritas seksual dari diskriminasi pemerintah dan berulang kali berurusan dengan sengketa pemilu.
“Sejak 2003, MK telah meloloskan lebih dari seperempat petisi dan merevisi 74 undang-undang, membatalkan empat secara keseluruhan, dan membatalkan sebagian dari yang lainnya.”
Baca Juga: Terima Berkas Perbaikan yang Diprotes KPU, Kubu Prabowo Angkat Topi ke MK