Infografis
Suara.com - Kepolisian menerapkan pengamanan ketat selama masa sidang sengketa Pemilu 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan di gedung itu dibagi menjadi empat ring.
Menurut Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, empat ring tersebut dibagi di sekitar gedung MK. Ring pertama berada pada bagian dalam gedung dan ring dua di sekitar gedung MK. Sementara untuk ring tiga berada di halaman parkir. Dan ring empat di luar gedung termasuk rekayasa lalu lintas.
"Untuk pola pengamanan dibagi 4 ring. Ring 1 pengaman di dalam gedung, ring 2 di sekitar gedung, ring 3 di halaman parkir dan ring 4 pengaman dan rekayasa lalin," ujar Dedi saat dihubungi wartawan, Jumat (14/5/2019).
Dia menegaskan, selama masa pengamanan pihak kepolisian tidak akan menggunakan peluru tajam. Beberapa peralatan yang disiagakan untuk pengamanan adalah tameng, water canon dan gas air mata.
Baca Juga: Polisi Gelar Razia Rutin Selama Masa Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK
"Anggota Polri dalam pengamanan PHPU di MK tidak dilengkapi oleh senjata api dan peluru tajam. Hanya tameng, gas air mata dan kendaraan water canon," jelas Dedi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini. Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.
Tim kuasa hukum diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur dan masif.
KPU sebagai pihak termohon bersama Bawaslu sebelumnya menyatakan kesiapannya menghadapi sidang perdana yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga ini. Kuasa hukum KPU juga sudah siap dan tinggal menunggu proses persidangan apakah memerlukan tambahan alat bukti dan saksi.
Baca Juga: Yakin Menang di Sidang MK, Tim Hukum Jokowi: Mereka Tak Akan Mampu Buktikan
Materi sidang yang ada dalam PHPU di MK hanya menyangkut persoalan hasil pemilihan umum yang sudah ditetapkan KPU dan bukan terkait kinerja komisioner.
