Infografis
Suara.com - Tim hukum gugatan Pilpres 2019 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi atau MK menyinggung adanya kecurangan Jokowi sebagai presiden dengan melibatkan aparat kepolisian, intelijen dan birokrasi saat Pemilu. Tim Prabowo pun meminta saksi-saksinya di MK dilindungi.
Hal itu dikatakan tim hukum Prabowo - Sandiaga, Denny Indrayana saat membacakan permohonan gugatan Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019).
"Beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan pemohon karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya," kata Denny.
Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjajanto juga meminta saksi mereka dilindungi dari ancaman-ancaman jelang menyampaikan keterangan saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Tim Prabowo Optimis Link Berita Bisa Jadi Alat Bukti
BW menuding pihaknya saat ini akan melawan kekuatan capres Joko Widodo sebagai presiden petahana, sehingga ia bisa mengatur kekuasaan. Maka dari itu BW meminta saksi mereka dikawal ketat.
"Dalam menghadapi sistem, di mana rezim kekuatan berkuasa, maka keamanan dan saksi menjadi bagian penting. Maka nanti ketika kami ajukan itu, apakah MK mau menjamin keselamatan saksi itu," kata BW di Gedung MK.
Meski begitu ia belum juga mengungkapkan berapa jumlah saksi yang disiapkan oleh tim Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Insya Allah ada banyak (saksi ahli). Kalau memang diperkenankan," ucap BW.
Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini. Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Baca Juga: Prabowo - Sandiaga Minta Saksinya di MK Dikawal Ketat Agar Selamat
Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.
