Baru Mulai, Sidang Gugatan Pilpres 2019 di MK Dihujani 3 Kali Interupsi

Jum'at, 14 Juni 2019 | 09:44 WIB
Baru Mulai, Sidang Gugatan Pilpres 2019 di MK Dihujani 3 Kali Interupsi
Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto. (Suara.com/Umay Saleh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Baru 43 menit sidang gugatan Pilpres 2019 dimulai, sudah dihujani 3 kali instrupsi. Namun inteupsi itu ditolak oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman.

Instrupsi pertama diajukan setelah 4 menit Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto memaparkan materi gugatan di podium. Namun Anwar menolak.

"Nanti yah, tidak ada interupsi," kata Anwar.

Lalu di menit 34, ada lagi intrupsi. Lagi-lagi Anwar Usman menolak.

Baca Juga: Hari Ini Mahkamah Konstitusi Sidang Perdana Gugatan Pilpres Prabowo

"Tidak ada intrupsi," kata Anwar.

Saat BW selesai membacakan materi gugatan, lalu diganti tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga, Denny Indrayasa. Lagi-lagi ada interupsi, tapi juga ditolak.

Dari pengamatan Suara.com di layar streaming, tidak terlihat pihak yang interupsi itu. Sementara di dalam sidang MK itu hanya ada pihak tergugat KPU, penggugat tim Prabowo - Sandiaga, pihak terkait tim Jokowi - Maruf Amin, serta Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini. Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.

Baca Juga: Dikatai MK Goblok, Mahkamah Konstitusi Somasi OSO

Tim kuasa hukum diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur dan masif.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI