Infografis
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta membatalkan acara Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), setelah viral salah satu undangannya adalah sayap ormas terlarang, Muslimah HTI.
Acara rapat pembahasan konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak itu, rencananya digelar Jumat (14/6) pukul 13.30 WIB, di Ruang Rapat Lantai 5 Bidan PPPA Dinas PPAPP, Jakarta Pusat.
Namun, setelah viral surat undangan yang salah satunya ditujukan kepada Muslimah HTI, pemprov langsung membatalkan rapat tersebut, Kamis (13/6/2019) sore.
"Kami batalkan, setelah kami berkoodinasi dengan Bapak Hendri Novrizal, Plt Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pukul 17.48 WIB," kata Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta, Taufan Bakri, melalui keterangan persnya.
Baca Juga: Viral Diduga Surat Pemprov Jakarta Masih Undang Rapat Muslimah HTI
Taufan mengatakan, pembatalan dilakukan karena banyak orang yang mengkritik acara itu turut mengundang dua organisasi, yakni Muslimah HTI dan juga Indonesia Tanpa Feminis.
"Ada kritik karena acara itu mengundang dua organisasi yang dimaksud, maka kami batalkan kegiatan tersebut.”
Sebelumnya, jagat media sosial dibuat heboh oleh beredarnya foto undangan dari Pemprov DKI Jakarta, yang disebut mengundang ormas terlarang Muslimah HTI menghadiri pertemuan.
Foto undangan berstempel Pemprov DKI Jakarta tersebut menjadi bahan perbincangan warganet.
Potret tersebut diunggah oleh akun Twitter @wprasetyo73. Dalam unggahannya, ia menyebar dua foto berkas berlogo Pemprov DKI Jakarta berisi daftar undangan.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Lebaran, Tjahjo: HTI Sudah Bubar, Jangan Gunakan Nama Ormas
"Benar ini Pak Gubernur @aniesbaswedan, ormas terlarang tetap diundang rapat @DKIJakarta. Luar biasa," kata akun itu seperti dikutip Suara.com, Kamis (13/6/2019).
