Suara.com - Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Myanmar (MNHRC) menyerahkan temuan investigasi atas kematian tujuh warga desa Kyauktan, Kota Rathedaung, Rakhine saat berada dalam tahanan militer Myanmar pada 2 Mei, lansir The Irrawady pada Selasa (11/6/2019).
Hasil investigasi ini disampaikan langsung Komnas HAM Myanmar kepada Presiden Myanmar U Win Myint.
Selama tiga hari, Komnas HAM Myanmar bertemu dengan lebih dari 30 orang, termasuk delapan warga desa yang saat ini didakwa militer serta keluarga dan kerabat mereka.
Komnas HAM Myanmar juga bertemu dengan tujuh tentara dan dokter yang melakukan autopsi tubuh korban.
Baca Juga: Tentara Myanmar Tembak Mati 6 Orang di Rakhine
"Kami mengajukan rekomendasi kepada Presiden apa yang bisa dilakukan kelompok bersenjata untuk menghindari jatuhnya korban tewas dan terluka di masa mendatang," kata U Phone Kywe, anggota komisi seperti dilansir Kantor Berita Anadolu, Rabu (12/6/2019).
Komnas HAM Myanmar menolak untuk memberikan rincian rekomendasinya kepada presiden.
Anggota komisi U Yu Lwin Aung menyampaikan informasi ini bersifat rahasia karena menyangkut kepentingan nasional.
“Kami harus mengadakan pertemuan karena ini informasi berskala nasional,” kata U Yu Lwin Aung.
Anggota parlemen Rakhine U Tin Maung menyampaikan pemerintah telah menghindari tanggung jawab atas tewasnya tujuh warga Rakhine.
Baca Juga: Myanmar Bantah Ada Kuburan Massal Baru di Rakhine
Sementara Daw Khin Saw Wai, anggota parlemen Rakhine lainnya, menyatakan insiden di Kyauktan telah membuat penduduk panik.