Infografis
Selanjutnya, Tim Hukum Prabowo – Sandiaga Uno juga mencantumkan Pasal 141 ayat 1 poin A Konstitusi Austria, yang berbunyi:
“The Constitutional Court decides.. concerning challenges of the election of the Federal President, the elections to general representative bodies, the European Parliament and to the legislative organs (representative bodies) of legal professional representation.”
Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno juga menyertakan kasus Pilpres 2016 di Austria dengan dua kandidat capres Alexander Van der Ballen dan Norbert Hofer.
Ketika itu, Norbert Hofer yang kalah tipis sekitar 0,6 persen dari Alexander Van der Ballen menggugat ke Mahkamah Konstitusi Austria, dikarenakan adanya berbagai pelanggaran dalam pilpres.
Baca Juga: Usai Temui Prabowo, Sandiaga Minta Pendukung Tak Datang ke MK
Salah satunya yakni terkait pengiriman surat suara melalui pos yang dinilainya inkonstitusional.
"MK Austria menyatakan pemilihan umum yang dilaksanakan bulan Mei 2016 tidak konstitusional dan memerintahkan KPU Austria untuk melaksanakan pemilihan ulang," tulisnya pada halaman 75.
Selain konstitusi Kenya dan Austria, Tim Hukum Prabowo – Sandiaga Uno juga mencantumkan Pasal 113 Konstitusi Maladewa, yang berbunyi:
“The Supreme Court sitting together in session, shall have sole and final jurisdiction to determine all disputes concering the qualificaion or disqualification, election status, of a presidential candidate or running mate or removal of the President by the People's Majlis.”
Tim Hukum Prabowo – Sandiaga Uno juga menyertakan kasus Pilpres 2013 di Maladewa. Pada Pilpres 2013 di Maladewa diikuti oleh 4 kandidat.
Baca Juga: Di Berkas Gugatan MK, Prabowo - Sandiaga Klaim Menang 52 Persen Pilpres
Lantaran tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas, pilpres akhirnya dianulir dan dilakukan putaran kedua.
