Infografis
Suara.com - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). Hadir dalam kunjungan tersebut Bambang Widjojanto (BW) selaku ketua tim hukum.
Bambang mengatakan kedatangannya untuk mengajukan perbaikan berkas terkait permohonan sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
"Bukan dokumen dong, permohonan. Jadi, pertama terima kasih sudah ditemui dengan cara seperti ini. Kedua sesuai dengan peraturan MK, terutama peraturan MK nomor 4 tahun 2019, maka kami menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perbaikan," ujar Bambang usai menyerahkan berkas perbaikan ke MK.
Mantan Pimpinan KPK itu meyakini salah satu bukti permohanan yang diajukan ke MK yakni bisa menyebabkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari Pemilu.
Baca Juga: Jansen Akui Jadi Caleg Gagal karena Rakyat Benci Dirinya Dukung Prabowo
"Salah satu yang menarik, kami memasukkan salah satu argumen yang menurut kami, harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," kata dia.
Saat menyerahkan berkas permohonan perbaikan, pihaknya juga menyertakan bukti foto laman BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Dari laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, terdapat bukti Ma'ruf Amin masih menduduki jabatan di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah saat mencalonkan sebagai cawapres.
"Nah, menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf p," kata dia.
"Karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi ada pelanggaran yang sangat serius," tandasnya.
Baca Juga: Pengamat: Belum Waktunya Prabowo dan Jokowi Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
