Infografis
Suara.com - Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai usulan Partai Demokrat yang meminta koalisi partai polisi pendukung Prabowo - Sandiaga dibubarkan adalah hal yang tidak relevan.
Menurut mereka, tim sukses dan partai koalisi adalah hal yang berbeda.
Direktur Program TKN, Aria Bima mengatakan partai koalisi adalah suatu kelompok yang sejalan dan mendukung visi misi calon presiden dan wakil presiden selama masa pemerintahan berjalan, namun ketika Pemilu yang ada hanya tim sukses.
"Jadi saya melihat tidak relevan dibubarkan atau tidak, karena memang faktanya kita itu hanya sebagai timses. Setelah sukses kita tidak hanya memenangkan, tapi mengawal partai dan fraksinya masing-masing untuk pemerintahan ke depan," kata Aria Bima di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).
Baca Juga: Pengamat: Belum Waktunya Prabowo dan Jokowi Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
"Saya melihat tidak akan pernah bubar. TKN bisa bubar tapi partai pengusung tidak akan pernah bubar. Karena yang diperdebatkan ide gagasan selama kampanye," tambahnya.
Dia menambahkan, penentuan sikap partai politik yang berkoalisi seharusnya dilakukan setelah pelantikan Presiden 22 Oktober 2019 mendatang.
"Koalisi atau rekonsiliasi perlu dibicarakan setelah pelantikan Presiden 22 Oktober. Paling pas momentum 22 Oktober setelah pelantikan, disitulah koalisi dan rekonsiliasi relevan dibicarakan," jelasnya.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan jika ada parpol yang bisa saja bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja di bawah pimpinan Joko Widodo dan Maruf Amin.
"Nantinya PAN ataupun Demokrat maupun Gerindra mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi saya kira semuanya mempunyai peluang yang sama," tutup Bima.
Baca Juga: Usul Bubarkan Koalisi Pilpres, PAN ke Demokrat: Kalau Mau Pergi, Baik-baik
Sebelumya, Rachland Nashidik mengusulkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan partai pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur.
