Usul Bubarkan Koalisi, Demokrat Dianggap Kebelet Jatah Menteri Jokowi

Minggu, 09 Juni 2019 | 20:56 WIB
Usul Bubarkan Koalisi, Demokrat Dianggap Kebelet Jatah Menteri Jokowi
Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. (Suara.com/Ria Rizki).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku heran atas pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang tiba-tiba mengusulkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk membubarkan Koalisi Adil dan Makmur.

Andre Rosiade menuding usulan tersebut mungkin karena Demokrat mendapat jatah kursi menteri dari kubu Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Andre Rosiade mengungkapkan bahwasanya Rachland Nashidik tidak pernah aktif atau datang dalam rapat bersama tokoh-tokoh yang tergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur, pengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno.

Terkait usulan pembuburan koalisi Pilpres itu, Andre Rosiade pun mempersilakan Demokrat jika memang ingin keluar dari Koalisi Adil dan Makmur.

Baca Juga: Demokrat Minta Bubarkan Koalisi Pilpres 2019, Mardani: Usulan Kurang Bijak

"Enggak ada angin enggak ada hujan ngusulin bubarin koalisi. Mungkin yang bersangkutan kebelet, pihak mereka dapat menteri dari kubu Pak Jokowi. Kalau mau keluar itu hak mereka. Silakan, monggo. Kami tidak menghalang-halangi," kata Andre Rosiade kepada wartawan, Minggu (9/6/2019).

Berkenaan dengan itu, Andre Rosiade menegaskan bahwa Koalisi Adil dan Makmur pengusung Prabowo - Sandiaga Uno akan tetap berjalan. Sebab, menurutnya proses Pilpres 2019 belum selesai yang mana pihaknya tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami terus berkoordinasi dengan koalisi kami. Kalau Demokrat sudah enggak sabar ingin keluar, silakan monggo itu haknya Demokrat," ujarnya.

Andre Rosiade mengatakan Partai Demokrat sebagai partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur pengusung Prabowo - Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Berkarya seharusnya jika memiliki masukan disampaikan pada forum internal dan bukan justru merongrong atau terus-menerus membuat kegaduhan.

"Jadi harapan kami ke Demokrat silakan tentukan sikap kalau mau keluar pamit baik-baik sama kami. Kami persilakan, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Silakan tidak masalah," ucapnya.

Baca Juga: Demokrat Minta Prabowo Bubarkan Koalisi, BPN Menolak

Sebelumya, Rachland Nashidik mengusulkan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan partai pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur. Alasan usulan itu disampaikan Rachland, sebab Pilpres 2019 sudah selesai setalah KPU menyatakan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo - Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres.

Rachland Nashidik mengatakan kalau pun Prabowo - Sandiaga gugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), itu tidak lagi melibatkan partai koalisi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi urusan calon presiden dan wakil presiden.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland melalui akun Twitter pribadinya, @RachlanNashidik, Minggu (9/6/2019).

Tak hanya menyarankan ke Prabowo, Rachland Nashidik pun turut menyarankan Jokowi - Ma'ruf untuk membubarkan Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung capres-cawapres di Pilpres 2019.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI