Ia menyebut uang tersebut sudah dikembalikan kepada Haris melalui ajudannya. Politikus PPP itu merasa tak berhak menerima pemberian uang tersebut.
"Yang menerima itu bukan Rp 20 juta, saya ingin ralat itu, Rp 10 juta, yang menerima adalah ajudan saya dan saya baru dikabari ajudan malamnya setelah tiba di Jakarta. Ajudan mengatakan, "pak ini ada titipan dari Kakanwil" saya mengatakan apa? Karena saya merasa ini tidak jelas konteksnya. Dia katakan honorarium tambahan," ucap Lukman.
"Menurut saya, saya tidak punya hak menerima itu karena saya hadir bukan agendanya kanwil kementerian agama Jawa Timur. Itu agendanya Ponpes Tebu Ireng bekerja sama dengan kementerian kesehatan," sambungnya.
Sebelumnya, JPU pada KPK menyebut Lukman menerima uang dari Haris di dua lokasi berbeda. Hal itu diungkap jaksa saat membacakan dakwaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag dengan terdakwa Haris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Baca Juga: Menag Lukman Hakim: Saya Tak Pernah Terima Suap Rp 70 Juta dari Haris
"Terdakwa melakukan pertemuan dengan Lukman Hakim Saifuddin. Dalam pertemuan tersebut Lukman menyampaikan bahwa ia "pasang badan" untuk tetap mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu Terdakwa memberikan uang kepada Lukman sejumlah Rp 50 juta," kata Jaksa KPK Wawan saat membacakan dakwaan di persidangan.
Dalam dakwaan tersebut, Haris pun kembali memberikan uang kepada Lukman setelah melakukan pertemuan kembali di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur.
"Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 20 juta kepada Lukman melalui Herry Purwanto sebagai bagian dari komitmen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk pengurusan jabatan selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," tutup Wawan.