Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, mengakui sedih terhadap sikap sejumlah purnawirawan TNI yang diduga makar. Sebab, kata dia, sejumlah purnawirawan itu telah mengabdi kepada bangsa dan negara sejak lama.
Untuk diketahui, ada beberapa purnawirawan jenderal TNI AD yang belakangan ini tengah berurusan dengan hukum berlatar hasil Pemilu 2019.
"Terus terang saja, di sana yang diperiksa-periksa itu kan banyak purnawirawan. Itu senior saya. Ada adik-adik angkatan saya. Sebagai sama-sama purnawirawan, sebetulnya saya, apa tidak baik. Ini tidak boleh terjadi begitu. Kenapa bisa begitu. Jadi jangan menghilangkan image," kata pensiunan jenderal bintang empat itu, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (30/5/2019).
Ia mengatakan, seharusnya mereka jangan menghilangkan citra yang selama ini dimiliki dengan terlibat aksi-aksi tak sepantasnya.
Baca Juga: Menhan Ryamizard Tak Percaya Ada Kelompok Ancam Bunuh 4 Pejabat Negara
Menurut dia, pengabdian kepada bangsa dan negara selama berpuluh-puluh tahun tak sepatutnya dicoreng.
"Teman-teman kita gugur baik di Aceh, Papua, terutama di Timtim. Nah ini sisa-sisa yang belum gugur ini kenapa jadi begitu? Nah ini saya kalau dikatakan sedih, sedih saya," kata tentara karier TNI AD yang menghabiskan lebih separuh usia karirnya di lapangan penugasan ini.
Mantan kepala staf TNI AD itu menuturkan, sebagai menteri pertahanan, dia selalu berpikir positif dan berdiri di atas semua pihak.
Ia menduga, ada ketidakpuasan dalam melihat hasil pemilu sebagai suatu hal yang biasa. Tapi, ketidakpuasan itu harus dicari jalan keluarnya melalui jalur-jalur yang sudah disediakan.
Ryamizard menjelaskan, pesta demokrasi sudah selesai dan semua pihak kembali ke kehidupan normal, sehingga tidak ada lagi mengaku sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin, atau pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Baca Juga: Menhan Ryamizard Duga Senpi Mayjen Soenarko Hasil Rampasan Perang
"Jika ada ketidakpuasan hasil pemilu, bisa gugat ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi," katanya.
