9 Parpol Pemilu 2019 Tak Laporkan Identitas Penyumbang Dana, Ini Datanya

Rabu, 29 Mei 2019 | 07:15 WIB
9 Parpol Pemilu 2019 Tak Laporkan Identitas Penyumbang Dana, Ini Datanya
Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangarepan, menjelaskan tentang pemblokiran situs jurdil2019.org di Jakarta, Selasa (23/4/2019). [Suara.com/Muhamad Yasir]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Terdapat 9 partai politik peserta Pemilu 2019 tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap. Hal itu ditemukan Badan Pengawas Pemilu.

Temuan ini diperoleh Bawaslu dari hasil pengawasan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019.

"Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, ada sembilan partai politik yang tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap," ujar Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu, kesembilan partai itu yakni PKB, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PSI, Hanura, Demokrat dan PKPI.

Baca Juga: Sebut Pemilu 2019 Terburuk, Komisioner KPU Nilai BW Ahistoris

PKB tidak mencantumkan identitas enam pemyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.

Golkar tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang badan usaha nonpemerintahan.

Nasdem tidak mencantumkan identitas satu penyumbang badan usaha nonpemerintahan.

Garuda tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan.

Berkarya tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan.

Baca Juga: Gedung MK Jadi Prioritas Utama Pengamanan Polisi Setelah Pemilu 2019

PSI tidak mencantumkan identitas 70 penyumbang perseorangan dan dua penyumbang kelompok.

Hanura tidak mencantumkan identitas satu penyumbang perseorangan dan satu penyumbang kelompok.

Demokrat tidak mencantumkan identitas empat penyumbang perseorangan.

PKPI tidak mencantumkan identitas tiga penyumbang perseorangan.

Fritz mengatakan ketidaklengkapan identitas ini terkait tidak adanya nomor kontak serta nomor pokok wajib pajak dari para penyumbang.

Dia mengatakan temuan ini merupakan bentuk ketidaktertiban sejumlah partai terhadap administrasi.

"Jadi partai politik ini patuh mulai dari laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, namun beberapa belum tertib administrasi," jelasnya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI