Infografis
Di samping meningkatkan manfaat dan kemudahan layanan informasi, BPJSTK bekerja sama dengan Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) memanfaatkan basis data yang terekam di dalam KTP elektronik masyarakat. Dengan data yang tersedia, menggunakan KTP-el reader, BPJSTK dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses klaim JHT di Kantor Cabang BPJSTK.
“Jika sebelumnya peserta membutuhkan waktu minimal 15 menit untuk mengisi formulir dan administrasi, dengan adanya KTP-el reader, waktu yang dibutuhkan dipangkas menjadi 6 menit saja. Cukup dengan menempelkan KTP-el dan sidik jari peserta ke mesin pembaca, maka proses verifikasi bisa sekaligus selesai bersamaan dengan formulir yang otomatis terisi," terang Agus.
Pengelolaan Dana Seluruhnya untuk Peserta
Per April 2019, dana kelolaan BPJSTK telah mencapai Rp 386,5 triliun, atau meningkat 17 persen dari periode yang sama pada 2019. Walaupun kondisi pasar modal mengalami tekanan selama 2019, namun BPJSTK berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp 9,24 triliun, dengan YOI mencapai 7,37 persen. Adapun aset lokasi dari dana kelolaan tersebut adalah 60 persen pada surat utang, 19 persen saham, 10 persen pada deposito, 10 persen pada reksadana, dan 1 persen pada investasi langsung.
“Seluruh dana yang kami kelola, semuanya untuk kepentingan peserta. Selain manfaat program utama dari pengembangan dana, terdapat juga MLT dalam bentuk program kepemilikan rumah melalui KPR, dengan bunga spesial bagi peserta BPJSTK. Hingga April 2019, total yang sudah kami gelontorkan untuk bantuan KPR bagi peserta Rp 804,4 miliar untuk 3.656 rumah," tegas Agus.
Baca Juga: BPJSTK Buka Layanan Kecelakaan Kerja di OMNI Hospital Bekasi
Ia menambahkan, pengelolaan dana BPJSTK juga secara tidak langsung berdampak pada perekonomian nasional, karena 82 persen dana kelolaan ditempatkan pada instrument investasi yang berhubungan dengan pemerintah, seperti Surat Berharga Negara (51 persen), Saham BUMN (10 persen), Obligasi BUMN (9 persen), Deposito dan pada BUMN dan BUMD (9 persen) dan Reksadana BUMN (3 persen).
Work-Life Balance ala BPJSTK
BPJSTK pada kancah organisasi internasional, seperti International Social Security Association (ISSA) dan Asian Worker Compensation Forum (AWCF) membahas pentingnya tindakan pencegahan dalam menghadapi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang membayangi setiap pekerja di seluruh dunia. Salah satu inisiatif yang digagas bersama ISSA terkait hal tersebut adalah Vision Zero, yang ikut ditandatangani oleh BPJSTK pada 2018.
Vision Zero adalah Inisiatif lebih luas dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan menekanan pentingnya faktor kesehatan mental, seperti pentingnya Work-life Balance, dimana perlu adanya keseimbangan yang tepat antara pekerjaan dan waktu luang bersama keluarga atau sekadar relaksasi diri.
Salah satu program BPJSTK untuk memfasilitasi Work-life Balance bagi pekerja adalah dengan membangun fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi para pekerja dan keluarga hingga masyarakat umum. Saat ini, terdapat 2 fasilitas RTH yang sedang dibangun di Makassar dan Gianyar, Bali.
RTH dengan standar terbaik berdiri dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti skate dan bike park, fasilitas panjat tebing, lapangan basket, futsal, hingga area bermain anak. Tidak hanya itu, RTH juga dilengkapi dengan fasilitas untuk masyarakat lanjut usia dan ruang serba guna yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan penyuluhan atau sekedar sosialisasi bersama. RTH Makassar diharapkan dapat diresmikan pada akhir Juni 2019.
Baca Juga: BPJSTK Lindungi Pekerja non-ASN di Kementerian ATR / BPN
Selain RTH, BPJSTK juga mendukung berbagai kegiatan olahraga, diantaranya melalui sponsorship kegiatan kompetisi olahraga stand up paddleboard dan kayak, yang melibatkan atlet internasional dan nasional, yang akan diselenggarakan di kawasan Geopark Belitong, pada 2 - 4 Agustus 2019. Kegiatan ini juga sesuai dengan misi BPJSTK mendukung kemandirian dan perekonomian nasional, karena dapat menjadi kegiatan yang mengoptimalkan potensi daerah di Indonesia.
