Infografis
Suara.com - Tokoh Masyarakat Tanah Abang Abraham Lunggana alias Haji Lulung kecewa dengan pernyataan pihak kepolisian yang menyatakan kerusuhan di wilayahnya juga diikuti oleh preman Tanah Abang. Dia mengklaim tidak ada warga Tanah Abang yang ikut dalam kerusuhan tersebut.
Haji Lulung mengaku kecewa dengan pihak kepolisian yang mengumumkan bahwa sebagian dari perusuh itu adalah preman Tanah Abang yang dibayar Rp 300 ribu.
"Saya menyesali itu, jangan terlalu cepat mengumumkan ada preman Tanah Abang di situ, kan kita juga membantu jagain Tanah Abang, kok muncul ada preman Tanah Abang yang dibayar," kata Haji Lulung saat dihubungi, Jumat (24/5/2019).
Mantan wakil ketua DPRD DKI itu menambahkan, tokoh masyarakat di Tanah Abang sudah menginstruksikan seluruh warga Tanah Abang khususnya preman di sana untuk tidak ikut aksi demo tolak hasil Pilpres jauh sebelum aksi digelar.
Baca Juga: Cegah Kerusuhan 22 Mei Susulan, Brimob Masih Jaga Bawaslu dan KPU
"Nah saya katakan (ke orang Tanah Abang) Pak Prabowo sudah menentukan ke MK, berarti kalian tidak boleh ikut aksi! Artinya tidak boleh ikut aksi, karena sudah tidak ada isu," tegas Haji Lulung.
Setelah kejadian itu, politisi PAN ini langsung berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengklarifikasi keberadaan preman Tanah Abang yang dibayar dalam kerusuhan 22 Mei.
"Semalam saya dan RW kumpul sama Kapolres, enggak ada tuh preman Tanah Abang, enggak ada, orang tokoh-tokohnya pada bantu. Tolong dihormati juga kami para tokoh ikut bantu," tutup Haji Lulung.
Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa sebagian dari perusuh itu berasal dari preman Tanah Abang.
"(Asal perusuh) Jawa barat, Banten, baru sisanya itu betul preman Tanah Abang. Preman tanah Abang ya, dibayar. Rp 300 ribu perhari, sekali datang, dikasih duit," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019) kemarin.
Baca Juga: Kerusuhan 22 Mei: Dari Korban Nyawa Hingga Terhentinya Roda Ekonomi Warga
