Cek Fakta
Suara.com - Keputusan Pasangan Capres - Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Kosntitusi (MK) mendapat apresiasi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Pernyataan tersebut disampaikan JK usai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama, masyarakat dan ahli tata negara di Rumah Dinas Wapres di Jakarta pada Kamis (23/5/2019) malam.
"MK-lah yang menjadi harapan utama dan kami mendukung kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada kita untuk menjalankan itu, karena itu jalan yang terbaik dan jalan penyelesaian satu-satunya," kata JK yang didampingi sejumlah tokoh seperti diberitakan Antara.
JK dan para tokoh meyakini Pasangan Calon Jokowi - Maruf dan Prabowo-Sandiaga memiliki tekad yang sama untuk menyelesaikan persoalan pascapilpres sesuai dengan aturan perundangan-undangan dan konstitusi.
Oleh karena itu, JK menghargai keputusan pasangan Prabowo-Sandiaga untuk membawa sengketa pemilu tersebut ke MK dan berharap hakim konstitusi dapat menjalankan prosedur gugatan dengan adil, transparan dan independen dalam mengerjakan sengketa pemilu.
Baca Juga: KPU Sebut Jumat Besok Batas Akhir Pengajuan Sengketa Prabowo ke MK
"Kita menghargai keputusan Paslon 02 untuk membawa masalah ini ke MK. Mari kita semua mendukung proses ini dengan mengharapkan MK menjalankannya dengan transparan, prosesnya, dengan adil, dan independen. Dan harapan kita untuk menyelesaikan ini ialah memang akhirnya ke MK," ujarnya.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih tiga jam, mulai dari pukul 20.30 WIB hingga 23.30 WIB. Hadir dalam pertemuan itu mantan wapres Try Sutrisno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mantan ketua MK Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Din Syamsuddin, Agus Widjojo, Amirsyah Tambunan, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Antara)
