Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan masukan kepada presiden terpilih Joko Widodo yang telah memenangkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pesta demokrasi pemilihan umum presiden (Pilpres) 2019.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyarankan kepada Jokowi agar dalam menentukan susunan kabinet pada periode keduanya, tidak memberikan toleransi bagi menteri yang terjaring korupsi.
"Memang harus zero toleran dengan zero toleran kita disitu tegas, bahwa sekecil apa pun pelanggaran itu harus ada sanksinya," kata Saut di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).
Lantaran itu, Saut berharap bila sudah tegas, pemerintah dapat mendekati strategi nasional. Saut sendiri mengemukakan ada ada tiga prioritas yang harus difokuskan pemerintah, yakni pendapatan negara, perizinan dan penegakan hukum.
Baca Juga: Isu Di-reshuffle dari Kabinet Jokowi, Menpora: Kerja, Kerja, dan Kerja
"Nah, kemudian kalau itu ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, dipilih orang orang berintegritas KPK akan lebih gampang mengikuti iramanya," ujar Saut
Selain itu, Saut juga menyoroti wacana pemerintah yang akan membuat zaken kabinet, yakni menempatkan orang yang kompeten dan memiliki potensi sesuai dengan bidangnya. Bukan dari orang - orang partai pengusung yang terpilih dan tifak memiliki keahlian di bidangnya.
"Kemarin kan disebut ada yang disebutnya katanya kabinet zaken, bahwa itu adalah orang-orang profesional," tutup Saut
