Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, aparat penegak hukum akan menindak tegas pihak yang melanggar hukum dalam menyikapi hasil Pemilu 2019. Tokoh-tokoh juga tetap akan diproses hukum jika melanggar.
"Aparat penegak hukum akan tetap konsisten bersikap tegas tanpa pandang bulu, menindak siapapun yang nyata-nyata melanggar hukum," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).
Wiranto menjelaskan, penangkapan dan penetapan tersangka beberapa orang pendukung Prabowo - Sandiaga terkait kasus makar beberapa waktu ini bukan berarti pemerintah bersikap otoriter atau kembali ke zamam orde baru.
"Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan. Bukan tindakan sewenang wenangnya atau diktator, tetapi semata-mata demi tegaknya hukum dan keamanan nasional," tegas Wiranto.
Baca Juga: Wiranto Happy Meski Dulu Kalah Pilpres, PD: Pemilu Zaman SBY Tak Curang
Mantan Ketum Partai Hanura itu kemudian mengajak masyarajat untuk terus waspada terhadap aksi massa yang menolak hasil Pemilu 2019 jika terindikasi disusupi oleh teroris.
"Masyarakat juga harus ikut waspada terhadap kelompok-kelompok radikal dan teroris yang akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan aksi sabotasenya," kata Wiranto.
Untuk diketahui, situasi Jakarta saat ini mulai memanas jelang pengumuman hasil pemilu yang akan dilakukan KPU pada Rabu 22 Mei 2019 besok. Pihak kepolisian bahkan sudah menetapkan Jakarta siaga satu.
Gerakan people power diisukan akan terjadi pada tanggal 22 Mei tersebut, karena banyak pihak yang menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.
Kelompok teroris juga sudah diendus oleh pihak kepolisian akan mengincar titik-titik strategis di Jakarta dalam waktu dekat.
Baca Juga: Wiranto: Pangdam dan Kapolda Ajak Masyarakat Tak ke Jakarta pada 22 Mei
Bahkan, beberapa kedutaan besar seperti Amerika Serikat, Malaysia dan Kerajaan Belanda sampai mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya di Indonesia pada 22 Mei 2019 tersebut
