"Perlunya perbaikan mutu SDM petugas Pemilu disertai dengan mekanisme pelatihan yang memadai, honor yang layak, jaminan sosial dan penghargaan/apresiasi pasca menjalankan tugas," ucap Adrianus.
Kemudian rekomendasi Ombudsman, yakni KPU dan Bawaslu harus memiliki unit atau bagian yang menangani kesehatan para petugas Pemilu, serta pimpinan yang memiliki perspektif kesehatan, sehingga kejadian serupa dapat dicegah dan segera tertangani dengan cepat.
"Harus selalu dilakukan diskusi untuk mengadakan model pemilihan umum yang lebih modern berbasis digital, guna mengurangi pengerahan sumberdaya manusia amat besar," tandasnya.
Ombudsman melakukan kajian singkat (Rapid Assesment) terkait banyaknya petugas pemilu yang meninggal saat atau Pemilu 2019. Kajian dilakukan selama satu minggu dengan metode wawancara terhadap pihak KPU, Bawaslu, Kemenkes IDI, petugas KPPS dan keluarga petugas yang meninggal.
Baca Juga: Ratusan KPPS Meninggal, Ombudsman Temukan Maladministrasi KPU
Kajian tersebut dilakukan di lima belas daerah dan disampaikan kepada perwakilan KPU RI, Bawaslu RI, IDI dan Kemenkes, Senin (20/5/2019). Untuk diketahui, tercatat 486 orang petugas KPPS, 97 pengawas Pemilu, dan 25 anggota kepolisian meninggal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Sementara yang sakit berjumlah 4849 orang
Penyebabnya adalah kelelahan akibat tekanan pekerjaan selama beberapa hari guna menyelesaikan pekerjaa secara tepat waktu, istirahat yang terbatas.
Data Kemenkes memperlihatkan bahwa KPPS yang meninggal karena kelelahan memiliki riwayat sakit yang memungkinkan kematian tiba-tiba yakni penyakit jantung, gula dan tekanan darah tinggi.