Infografis
Suara.com - AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, menilai politik jalanan atau rencana demonstrasi dari sekelompok orang di kantor KPU pada tanggal 22 Mei, Rabu lusa, saat pengumuman pemenang Pilpres 2019, tidak dibenarkan dalam Pancasila.
"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono, Senin (20/5/2019).
Karenanya, dirinya meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran anehnya tersebut.
"Saya merasa agak malu, karena sebagai generasi penerus bangsa kecolongan, dan kalian anak-anakku mengingatkan bahwa kami kecolongan. Sudah menyusup masuk ke berbagai sendi kebangsaan kita terutama di bidang pendidikan," kata Hendropriyono.
Baca Juga: Hendropriyono: Aksi 22 Mei Cuma 212 dan FPI, Massa Prabowo Sudah Ompong
Tak hanya itu, Hendropriyono juga menuding kekuatan massa pendukung Capres Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sudah mulai "ompong".
Ia mengatakan, sudah banyak pendukung capres cawapres nomor urut 2 itu yang tersadar dan tidak mau ikut aksi 22 Mei.
"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, karena sudah ada yang ikut sama kami di sini," kata Hendropriyono.
Artinya, kata dia, para elite yang teriak-teriak bakal aksi 22 Mei akan mengerahkan massa yang ompong, yang tinggal sedikit.
Terlebih, lanjut Hendropriyono, Partai Demokrat telah menyatakan tidak mau kalau demokrasi berjalan inkonstitusional. Kemudian, PAN yang dua pertiga kadernya sudah tidak mau ikut aksi tersebut.
Baca Juga: AM Hendropriyono Mau Pinjamkan 150 Anjing untuk Halau Aksi 22 Mei
"Begitu juga PKS, di mana saya amati sudah banyak yang sadar bahwa negara ini akan dibawa ke mana. Kasihan rakyat kalau seperti ini," katanya.
