Infografis
Suara.com - Yusril Ihza Mahendra menilai aksi people power 22 Mei di KPU belum mendesak untuk dilakukan. Sebab Aksi people power itu bisa dilakukan untuk menentang pemerintahan yang otoriter.
Sementara Pemerintahan Joko Widodo dinilai Yusril bukan pemerintahan yang otoriter. Jokowi juga dinilai tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Apa urgensinya melakukan people power? Jokowi juga belum nampak melakukan KKN sebagaimana dilakukan oleh Marcos dan Suharto serta keluarga dan kroninya,” jelas Yusril dalam keterangan persnya, Senin (20/5/2019).
Kata Yusril isu tersebut digaungkan oleh aktivis yang kini sudah menjadi tersangka makar. Yusril pun tak menyebut aktivis tersebut. Namun diketahui nama Eggi Sudjana sudah ditetapkan tersangka oleh polisi atas dugaan makar.
Baca Juga: Peserta Aksi 22 Mei di-Sweeping Polisi, Fadli Zon: Pemberangusan Hak Rakyat
"Keinginan melakukan people power yang terdengar lantang pasca Pemilu Serentak, khususnya pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) disuarakan oleh beberapa aktivis yang ada diantaranya sudah diproses pidana oleh polisi sebagai tersangka rencana perbuatan makar berdasarkan KUHP dan/atau melakukan ucapan-ucapan yang melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," ujar Yusril.
